Tanggapi Mundurnya Gibran, PDIP Sebut Tekanan DPR Membuahkan Hasil
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan respons terkait kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres). Partai berlambang banteng moncong putih ini menyatakan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang saat ini tengah bergulir di DPR tidaklah sia-sia.
Menurut juru bicara PDIP, Guntur Romli, tekanan yang diberikan oleh pihak legislatif telah bekerja secara efektif. Hal inilah yang kemudian mendorong Gibran untuk memilih jalur pengunduran diri sebelum proses pemakzulan benar-benar terjadi.
"HMP tidak sia-sia. Justru sebaliknya. Kalau benar Gibran mundur, itu menunjukkan tekanan konstitusional dari DPR bekerja. Padahal kmaren masih sesumbar mau 'fight'," ujar Guntur saat dihubungi awak media pada Kamis (12/11/2026).
Persoalan Ijazah dan Hukum
Guntur menegaskan bahwa isu mengenai ijazah SMA Gibran bukanlah sebuah manuver politik semata. Ia berpendapat bahwa jika memang tidak ada permasalahan pada dokumen tersebut, seharusnya Gibran tidak perlu mengambil keputusan untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Persoalannya memang nyata, bukan fitnah, bukan manuver politik. Kalau tidak ada masalah, kenapa harus mundur? Karena sudah ada putusan MK dan MA, artinya yang memaksa Gibran mundur itu hukum," tutur Guntur.
Ia menambahkan bahwa situasi yang terjadi saat ini merupakan ironi bagi Gibran. "Yang dulu dia manipulasi dengan tangan kekuasaan, sekarang hukum itu pula yang menjatuhkannya," imbuhnya.
Konstitusi dan Pengisian Kursi Wapres
Pihak PDIP menekankan adanya perbedaan prinsip yang mendasar antara tindakan mundur dengan diberhentikan. Guntur menyatakan bahwa pengunduran diri tidak serta-merta menghapus fakta hukum yang ada, apalagi mengingat Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan keputusan terkait surat keterangan ijazah SMA Gibran.
"Publik berhak tahu bagaimana seseorang dengan syarat pencalonan yang dinyatakan tidak sah bisa sampai duduk di kursi Wapres," tegas Guntur. Meski demikian, PDIP menyatakan tetap menghormati keputusan pribadi Gibran tersebut.
PDIP berharap agar proses pengisian kursi Wapres yang kosong nantinya dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan konstitusi. "PDIP menghormati keputusan pribadi Gibran kalau memang mundur. Tapi kami ingin memastikan pengisian kursi Wapres nantinya benar-benar sesuai konstitusi. Jangan sampai ada jalan pintas lagi, jangan sampai konstitusi diakali lagi," pungkasnya.
Konfirmasi Pengunduran Diri
Diketahui sebelumnya bahwa Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Ia dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Prabowo Subianto selaku Presiden pada Rabu (11/11/2026).
Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Gibran disebut menyampaikan dokumen pengunduran diri tersebut saat berada di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. "Betul (pengunduran diri Gibran)," jawab Budi Arie saat dimintai konfirmasi oleh wartawan.
Menutup pernyataannya, PDIP menyatakan sepakat dengan pandangan Mahfud MD bahwa proses pidana terkait kasus ijazah Gibran tidak boleh dihentikan begitu saja meskipun proses politik telah berakhir dengan pengunduran diri tersebut.