Stok Beras Bulog Melimpah, DPR Ingatkan Distribusi Harus Tepat Sasaran

Smallest Font
Largest Font

Ketersediaan cadangan pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang cukup aman. Perum Bulog mencatatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai angka sekitar 4,5 juta ton. Namun, memiliki stok melimpah di gudang dinilai tidak cukup jika tidak dibarengi dengan sistem distribusi yang efektif hingga ke tangan masyarakat. Hal ini menjadi sorotan utama Komisi XI DPR RI saat melakukan pengawasan pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, menekankan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan tidak hanya diukur dari angka di atas kertas. Ketersediaan beras di pasar dan kemudahan masyarakat dalam menjangkau harga pangan yang terjangkau menjadi parameter utama keberhasilan penugasan Bulog, terutama menjelang momentum besar seperti Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pentingnya Distribusi Merata

Musthofa menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah memastikan pasokan beras yang ada di gudang dapat tersalurkan secara merata ke berbagai wilayah. Ia menyoroti program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang harus menjangkau saluran distribusi yang lebih luas, mulai dari pasar tradisional hingga ritel modern.

"Stok yang tersedia harus dipastikan distribusinya merata dan tepat sasaran. Jangan sampai beras tersedia di gudang, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkannya dengan harga yang terjangkau," ujar Musthofa.

Selain itu, ia meminta Bulog untuk tidak terpaku pada satu saluran distribusi saja. Peran pasar tradisional, terutama di daerah-daerah yang minim akses ritel modern, harus mendapatkan perhatian khusus agar disparitas harga tidak terjadi di tingkat konsumen akhir.

Validasi Data Penerima Bantuan

Terkait penyaluran bantuan pangan, Musthofa menyoroti perlunya pembenahan pada aspek pendataan. Menurutnya, mengandalkan sistem elektronik semata tidaklah cukup untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat. Perlu ada kolaborasi antara Bulog, dinas sosial, dan aparat kewilayahan seperti Babinsa serta Bhabinkamtibmas.

"Pendataan tidak bisa hanya mengandalkan sistem elektronik. Perlu dikombinasikan dengan verifikasi langsung di lapangan melalui dinas sosial dan para pendamping, sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," tegasnya.

Pembenahan Mekanisme Pembiayaan

Di sisi lain, Komisi XI DPR RI juga menyoroti tata kelola pembiayaan penugasan PSO yang dijalankan oleh Bulog. Musthofa menilai bahwa skema pendanaan untuk pengadaan dan distribusi pangan harus memiliki kepastian agar tidak mengganggu kesehatan keuangan perusahaan.

"Kalau mekanisme pembayarannya tidak diperbaiki, tentu ada beban yang harus ditanggung perusahaan terlebih dahulu. Karena itu, perlu ada sistem pembiayaan yang lebih baik, sehingga penugasan pemerintah dapat berjalan optimal tanpa mengganggu kesehatan keuangan Bulog," jelas Musthofa.

Melalui pengawasan ini, diharapkan Bulog dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen stok dan operasional distribusi. Tujuan akhirnya adalah agar kehadiran negara dalam menjaga stabilitas pangan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui ketersediaan beras yang memadai dan harga yang tetap stabil.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Larasati

Most viewed