Komisi IX DPR RI Siapkan Revisi UU K3: Prioritaskan Perlindungan dan BPJS Ketenagakerjaan
Komisi IX DPR RI secara resmi menyatakan komitmennya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Langkah legislasi ini direncanakan masuk dalam agenda prioritas pada tahun 2027 mendatang, menyusul kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan dunia industri yang kian kompleks.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan bahwa regulasi yang ada saat ini sudah tidak lagi relevan dengan dinamika ketenagakerjaan kontemporer. Selain menyoroti aspek teknis keselamatan, kunjungan kerja spesifik yang dilakukan tim Komisi IX ke Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (20/11/2026) lalu, juga membawa misi krusial untuk memastikan seluruh pekerja telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Urgensi Pembaruan Regulasi K3
Dalam keterangannya, Nihayatul menegaskan bahwa "Komisi IX akan mulai membahas Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada tahun 2027. Undang-undang yang lama sudah tidak relate lagi dan tidak bisa mengakomodir kepentingan sekarang. Selain untuk mendapat masukan bagi pembahasan Undang-Undang K3, kedatangan kami di Solo ini juga untuk memastikan bahwa seluruh pekerja yang ada sudah ter-cover BPJS ketenagakerjaan."
Perubahan ini dipandang perlu mengingat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan fondasi utama dalam hubungan industrial. Menurut Nihayatul, K3 bertujuan memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja, menekan angka kecelakaan kerja, meminimalisir risiko penyakit akibat kerja, serta membangun ekosistem kerja yang aman, sehat, dan produktif.
Tantangan di Sektor Manufaktur dan Konstruksi
Dunia industri saat ini, khususnya di sektor manufaktur dan konstruksi, menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan era 1970-an. Penggunaan mesin otomatis, paparan bahan kimia berbahaya, pekerjaan di ketinggian, hingga keterlibatan pekerja alih daya (outsourcing) menuntut standar keamanan yang lebih ketat.
"Sektor konstruksi memiliki karakteristik pekerjaan dengan tingkat risiko kecelakaan yang relatif tinggi, terutama berkaitan dengan pekerjaan di ketinggian, penggunaan alat berat, instalasi kelistrikan, pekerjaan penggalian, serta pengelolaan keselamatan pekerja di lokasi proyek. Sementara itu, sektor manufaktur menghadapi risiko kecelakaan akibat penggunaan mesin produksi, paparan bahan berbahaya, kebisingan, ergonomi, hingga potensi kebakaran dan ledakan," jelas Nihayatul.
Evaluasi Pengawasan di Lapangan
Kunjungan kerja ke Surakarta menjadi momen penting bagi DPR untuk melihat langsung implementasi norma K3 di lapangan. Komisi IX mendampingi pihak Ditjen Binwasnaker & K3 Kementerian Ketenagakerjaan serta jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meninjau langsung operasional di PT ATMI Solo.
Melalui evaluasi ini, Komisi IX berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih solutif. "Kami ingin memperoleh gambaran secara langsung mengenai implementasi K3 pada Perusahaan /Industri manufaktur, efektivitas pengawasan ketenagakerjaan, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap norma K3, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam memberikan pelindungan kepada pekerja. Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IX DPR RI diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat sistem pengawasan K3, meningkatkan kepatuhan perusahaan, dan memastikan terpenuhinya hak pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja," pungkasnya.
Dengan adanya revisi ini, diharapkan sistem perlindungan sosial dan keselamatan kerja di Indonesia akan memiliki payung hukum yang lebih kuat, sehingga hak-hak dasar pekerja dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan standar global yang berlaku saat ini.