Status Putusan MA Terkait Suket Ijazah Wapres Gibran Belum Ditindaklanjuti
Hingga saat ini, pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah, belum menunjukkan progres yang signifikan. Baik pihak DPR RI maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terpantau belum mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti pembatalan dokumen yang menjadi salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tersebut.
Respons DPR Terkait Aspirasi
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa terdapat sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi yang berencana menyampaikan aspirasi mengenai persoalan Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme resmi di parlemen. Meski demikian, aktivitas di DPR sempat terhenti karena memasuki masa reses.
Pada hari Senin (9/11), para anggota DPR masih menjalankan tugas di daerah pemilihan masing-masing. Kegiatan parlemen baru akan kembali aktif memasuki masa sidang pada Selasa (10/11) atau hari ini.
"Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," ujar Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11).
Menanti Salinan Putusan MA
Dasco mengungkapkan bahwa pimpinan DPR belum menyelenggarakan rapat maupun pertemuan Badan Musyawarah dengan perwakilan fraksi untuk membahas isu ini. Selain menunggu dimulainya masa sidang, pihak DPR juga masih menanti salinan lengkap putusan MA yang berkaitan dengan status Wakil Presiden.
"Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR," ucapnya.
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa pihaknya akan memantau perkembangan setelah DPR kembali bersidang. Ia menekankan bahwa pembahasan harus dilakukan melalui mekanisme resmi agar seluruh tahapan sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku di DPR.
"Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang. Dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," katanya.
Posisi Kemendikdasmen
Di sisi lain, langkah Kemendikdasmen dalam menindaklanjuti putusan MA terkait pembatalan, penarikan, hingga pemusnahan suket penyetaraan ijazah SMA milik Gibran juga belum terlihat. Hingga saat ini, kementerian terkait belum mengambil tindakan teknis.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa hingga Jumat pekan lalu, belum terdapat proses hukum lanjutan yang dilakukan kementerian untuk merespons putusan tersebut. Situasi ini membuat status tindak lanjut administratif atas putusan MA terhadap ijazah Gibran masih menggantung.