Rieke Diah Pitaloka Minta Pemerintah Audit HAM di Kawasan Tambang Ujung Kulon

Smallest Font
Largest Font

Polemik mengenai penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang disebut-sebut mencakup sebagian kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) kini memasuki babak baru. Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, secara tegas mendesak pemerintah untuk segera melakukan penilaian dampak Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan yang menyeluruh terkait kebijakan tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Menteri HAM, Natalius Pigai, pada Selasa (17/11/2026), Rieke menekankan bahwa sekadar memenuhi prosedur perizinan formal tidaklah cukup. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan wilayah, terutama yang bersinggungan dengan kawasan konservasi dan hak masyarakat adat, telah memenuhi standar konstitusional yang berlaku.

Urgensi Audit HAM dan Lingkungan

Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan transparansi di balik penetapan WUP tersebut. Ia menyoroti pentingnya penelusuran mendalam terkait pihak-pihak yang diuntungkan serta kesesuaian prosedur penetapan dengan regulasi yang ada. Baginya, aspek HAM tidak boleh dikesampingkan demi kepentingan ekonomi semata.

"WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional?" ucapnya dalam rapat tersebut. Ia menambahkan bahwa kepatuhan administratif saja belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya kewajiban negara dalam melindungi hak-hak dasar warga serta kelestarian ekosistem.

Dalam kesempatan yang sama, Rieke meminta dukungan penuh dari rekan-rekannya di Komisi XIII DPR RI agar pemerintah melakukan audit dampak HAM dan lingkungan sejak tahap awal perencanaan. Langkah ini mencakup peninjauan kembali pada proses penetapan tata ruang, mekanisme penganggaran, hingga penerbitan izin usaha pertambangan. "Saya memohon dukungan Komisi XIII untuk menuntut penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap penetapan wilayah tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin," bebernya.

Respons Menteri HAM dan Isu Relokasi

Menanggapi desakan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai memberikan perhatian khusus pada isu keberlangsungan ekosistem di TNUK, termasuk wacana relokasi badak jawa. Pigai mengingatkan bahwa pemindahan satwa langka harus dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang karena risiko kegagalan adaptasi di habitat baru sangatlah tinggi.

Lebih lanjut, Natalius Pigai juga menyinggung adanya dugaan kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan satwa tersebut. Meski demikian, baik Rieke maupun pihak kementerian sepakat bahwa penetapan WUP dan dugaan keterlibatan kepentingan tertentu masih memerlukan pendalaman serta investigasi lebih lanjut. Perlindungan terhadap kawasan konservasi nasional harus tetap menjadi prioritas di atas kepentingan pertambangan yang berpotensi merusak tatanan ekologis maupun hak-hak masyarakat lokal di sekitar Banten.

Isu ini menjadi sorotan publik mengingat Taman Nasional Ujung Kulon merupakan situs warisan dunia yang memiliki nilai biodiversitas tinggi. Penolakan terhadap aktivitas tambang di wilayah tersebut juga datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Kesultanan Banten yang sempat mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk keberatan atas rencana relokasi badak jawa dan potensi ancaman lingkungan di sana.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Bima Wicaksono

Most viewed