Respons Prabowo Soal Isu Gibran Mundur dan Mekanisme Penggantian Wapres
Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini menjadi sorotan publik menyusul beredarnya kabar bahwa ia telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Spekulasi mengenai masa depan jabatan orang nomor dua di Indonesia ini semakin menguat di tengah polemik dokumen pendidikan yang sedang dihadapi oleh Gibran.
Meskipun isu tersebut berhembus kencang, hingga saat ini Gibran tetap menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai wakil presiden. Pemerintah pun belum memberikan keterangan resmi mengenai adanya kekosongan jabatan di kursi wakil presiden. Berbagai perkembangan terkait respons Presiden Prabowo, mekanisme hukum, serta penjelasan dari pihak pemerintah menjadi sorotan utama dalam menanggapi situasi ini.
Arahan Presiden Terhadap Gibran
Dalam keterangannya, Gibran mengungkapkan bahwa ia telah menerima masukan dari Presiden Prabowo Subianto terkait polemik dokumen pendidikannya. Ia bahkan mengibaratkan sosok Presiden Prabowo sebagai figur orang tua yang memberikan dukungan di masa sulit.
"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Gibran menjelaskan bahwa salah satu saran strategis yang diberikan oleh Prabowo adalah agar dirinya tidak menyerah menghadapi persoalan hukum tersebut. Ia diminta untuk menempuh jalur pembuktian di pengadilan dengan melengkapi seluruh dokumen pendidikan yang diperlukan.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," ujar Gibran lebih lanjut.
Selain menempuh jalur hukum di PTUN, Gibran juga berencana untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Aturan Penggantian Wakil Presiden
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan mengenai prosedur konstitusional yang harus ditempuh jika pengunduran diri wakil presiden benar-benar terjadi.
Yusril menegaskan bahwa tata cara pengisian jabatan wakil presiden telah diatur secara ketat dalam konstitusi. Proses tersebut harus dimulai dengan pengajuan surat pengunduran diri secara tertulis oleh wakil presiden yang bersangkutan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menerima surat resmi tersebut, MPR akan menyampaikan informasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, Presiden diwajibkan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti untuk dipilih oleh anggota MPR.
Proses pemilihan wakil presiden baru oleh MPR tersebut memiliki batasan waktu yang jelas, yakni paling lambat 60 hari setelah MPR menerima surat resmi dari Presiden mengenai pengajuan dua calon pengganti. Hingga saat ini, situasi di pemerintahan masih terpantau normal meski isu mundurnya Gibran terus menjadi perbincangan hangat di berbagai kanal informasi.