Respons Irjen Eko Hadi Usai Dijatuhi Sanksi PTDH oleh Polri
Karir kepolisian Irjen Eko Hadi Santoso resmi berakhir setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keputusan tegas ini diambil dalam sidang etik yang digelar pada Selasa (17/11/2026), menyusul keterlibatan sang jenderal dalam kasus pemufakatan jahat terkait penyadapan ilegal menggunakan sarana milik institusi Polri.
Meski keputusan majelis hakim cukup berat, Irjen Eko Hadi tercatat menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan berlangsung. Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, yang turut mengawasi jalannya proses etik tersebut mengungkapkan bahwa terduga pelanggar sempat menyampaikan penyesalan mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya.
"Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Choirul Anam kepada wartawan di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026). Langkah Polri dalam menindak tegas oknum yang melanggar hukum ini menjadi sorotan publik luas sebagai bentuk komitmen bersih-bersih di internal organisasi.
Fakta Persidangan dan Saksi Meringankan
Dalam proses persidangan yang berlangsung intens, pihak terduga pelanggar berupaya melakukan pembelaan dengan menghadirkan sejumlah saksi. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, memaparkan bahwa total ada sembilan saksi yang dihadirkan di depan komisi etik. Salah satu di antaranya merupakan saksi yang dianggap meringankan.
"Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi adalah, atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu adalah saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," ungkap Trunoyudo dalam keterangan resminya.
Meskipun upaya pembelaan telah dilakukan, majelis hakim tetap pada pendiriannya. Eko Hadi dinyatakan terbukti melakukan tindakan tercela dan terlibat dalam pemufakatan ilegal terkait illegal access. Penggunaan alat milik negara untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum menjadi poin utama yang memberatkan posisi Irjen Eko Hadi dalam sidang tersebut.
Konsekuensi Hukum dan Etik
Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis hakim juga menetapkan sanksi etika yang bersifat berat. "Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela," ujar Trunoyudo. Tindakan ini merupakan konsekuensi langsung atas pelanggaran berbagai aturan internal kepolisian.
Eko Hadi dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, ia juga dijerat dengan serangkaian pasal dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang telah mengalami perubahan melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih akan berlanjut karena pihak Eko Hadi memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Publik kini menanti bagaimana hasil akhir dari upaya hukum lanjutan tersebut serta dampaknya terhadap integritas institusi Polri ke depannya.