Respons DPR Terkait Wacana Pemakzulan dan Isu Mundurnya Wapres Gibran

Smallest Font
Largest Font

Wacana mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki fase baru seiring dengan dimulainya masa sidang DPR RI pada Selasa (10/11/2026). Sejumlah anggota parlemen dari lintas fraksi dikabarkan memiliki keinginan untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan tersebut dengan menempuh mekanisme resmi yang berlaku di lingkungan DPR.

Sikap Partai Demokrat

Menanggapi dinamika yang berkembang, Partai Demokrat menyatakan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menentukan posisi resmi terkait potensi penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat terhadap Gibran. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa partai saat ini masih melakukan pendalaman terhadap berbagai isu yang menyeret nama orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Herman juga memberikan tanggapan mengenai rumor yang beredar di publik tentang pertemuan antara Wakil Presiden dengan Presiden Prabowo Subianto, serta isu kemungkinan pengunduran diri Gibran di tengah desakan pemakzulan. "Saya tidak mendengar ini dan tentu hari ini adalah pembukaan paripurna untuk masa sidang di bulan November-Desember ini. Jadi saya kira agenda utama hari ini adalah pembukaan masa sidang. Entah nanti ada apa yang berkembang tentu tidak ingin berasumsi, kita lihat saja nanti apa yang berkembang di dalam paripurna," ujar Herman saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa persoalan ini dipandang sebagai masalah yang serius dan memerlukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan setiap perkembangan yang terjadi di lapangan. Terkait langkah politik ke depan, ia menyebut bahwa keputusan akhir akan sangat bergantung pada arahan dari pimpinan tertinggi , yakni Ketua Umum dan Majelis Tinggi Partai.

"Kami belum menentukan sikap pasti, namun tentu ini adalah permasalahan serius dan kami juga mendalami tentu, kemudian mengkaji pada setiap perkembangan yang terjadi. Namun belum ada keputusan ya kita tunggu saja, sampai nanti tentu pimpinan tertinggi kami, Ketua Umum dan Majelis Tinggi tentu menentukan apa langkah-langkah selanjutnya," imbuhnya.

Mekanisme Parlemen dan Bamus

Herman juga menekankan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat atau hak angket harus senantiasa mengikuti mekanisme serta agenda yang telah ditetapkan oleh DPR. Setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang selesai, Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan dijadwalkan untuk membahas agenda-agenda strategis parlemen ke depan.

"Ya, ya tentu kita lihat saja. Karena kan setelah paripurna kan ada Badan Musyawarah nanti bersidang. Tentu kan segala sesuatunya harus diagendakan dalam Bamus. Jadi nanti kita lihat saja apakah setelah paripurna ini nanti ada rapat Bamus, dan kemudian apa yang ditetapkan di dalam Bamus. Jadi kita tunggu saja," jelas Herman.

Aspirasi Anggota DPR

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah memberikan pernyataan bahwa terdapat banyak anggota DPR dari berbagai fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi terkait persoalan yang menyangkut Gibran. Aspirasi tersebut diharapkan oleh pimpinan DPR dapat disalurkan dengan tertib melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan parlemen.

Situasi politik di Senayan saat ini terus dipantau oleh publik, mengingat isu yang berkembang menyangkut stabilitas pemerintahan. DPR RI diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara konstitusional dalam menyikapi setiap aspirasi yang masuk terkait isu nasional tersebut.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Larasati

Most viewed