Ramai Isu Podcast Dibayar Uang Pajak, Begini Klarifikasi Para Host
Dunia konten kreator Indonesia tengah menjadi sorotan publik setelah mencuatnya data pengadaan pemerintah yang mencantumkan paket pekerjaan bernilai ratusan juta rupiah untuk program podcast. Data tersebut memicu spekulasi mengenai penggunaan uang pajak untuk mendanai konten sosialisasi kementerian terkait pada periode 2023-2024.
Beberapa nama program podcast besar, termasuk Agak Laen, Close The Door milik Deddy Corbuzier, Titik Kumpul, hingga Podcast Warung Kopi (PWK), terseret dalam perbincangan ini. Besarnya nilai paket pengadaan yang tertera dalam dokumen tersebut memantik pertanyaan warganet mengenai transparansi anggaran serta nominal yang diterima oleh masing-masing pihak.
Penjelasan Terkait Kerja Sama Sosialisasi
Menanggapi kehebohan tersebut, pihak podcast mulai memberikan klarifikasi melalui media sosial masing-masing. Mereka umumnya membenarkan adanya kerja sama dengan instansi pemerintah, namun menegaskan bahwa nominal paket pengadaan yang beredar tidak sepenuhnya menjadi pendapatan pribadi bagi para pengisi acara.
Komika Abdur Arsyad, mewakili Titik Kumpul, menjadi salah satu yang pertama memberikan penjelasan transparan. Ia mengakui bahwa podcast-nya memang pernah terlibat dalam proyek sosialisasi Kementerian Agama (Kemenag) yang bertajuk OTW Spesial Kemandirian Pesantren dengan menghadirkan Habib Ja'far sebagai bintang tamu.
"Jadi, betul! Titik Kumpul itu pernah membantu Kemenag untuk sosialisasi," ujar Abdur melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Bantahan Soal Nominal yang Diterima
Abdur secara rinci membedah bagaimana aliran dana tersebut dikelola. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima pembayaran langsung dari kementerian, melainkan melalui pihak perantara atau vendor pihak ketiga.
Menurut Abdur, nilai kesepakatan antara Titik Kumpul dan pihak perantara adalah Rp100 juta. Namun, uang tersebut tidak langsung masuk ke kantong para pengisi acara. "Jadi kami deal dengan pihak kedua itu Rp 100 juta. Dipotong manajemen 40 persen, sisa Rp 60 juta. Dari Rp 60 juta itu dipotong produksi mungkin Rp 10 juta, sisa Rp 50 juta. Rp 50 juta itu dibagi 5," ungkapnya menjelaskan pembagian untuk dirinya, Pras, Mamat, Bang Ari, dan pihak Tuah Kreasi.
Dengan rincian tersebut, masing-masing pengisi acara menerima sekitar Rp10 juta. Penjelasan ini diharapkan dapat meluruskan persepsi publik bahwa angka ratusan juta yang tertera dalam data pengadaan pemerintah bukanlah uang yang diterima secara utuh oleh para kreator konten, melainkan dana yang sudah terbagi dalam berbagai pos biaya produksi dan operasional manajemen.