Program Poliran, Inovasi Polri Atasi Pengangguran dan Kriminalitas
Tingginya angka kejahatan dan gangguan ketertiban di berbagai wilayah sering kali berakar pada masalah yang sama, yakni tekanan ekonomi akibat minimnya lapangan pekerjaan. Menyadari realitas tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini mengambil langkah strategis dengan keluar dari pakem penegakan hukum konvensional menuju ranah hilir ketenagakerjaan.
Langkah ini diwujudkan melalui inisiatif bertajuk Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Program berskala nasional ini secara resmi diluncurkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada Rabu (11/11/2026), yang sekaligus menandai lembaran baru dalam pendekatan pemolisian preventif di Indonesia.
Paradoks Ketenagakerjaan di Jawa Barat
Pemilihan Kota Bandung sebagai lokasi peluncuran bukan tanpa alasan. Jawa Barat menyimpan paradoks ketenagakerjaan yang cukup kontras. Meski dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kawasan industri terbesar di Tanah Air, tingkat pengangguran di wilayah ini justru berada di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional tercatat sebesar 4,75 persen atau setara dengan 7,38 juta jiwa. Sebaliknya, Jawa Barat mencatatkan angka TPT yang lebih tinggi, yakni 6,67 persen. Kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja industri dan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
Komitmen Kapolri terhadap Kesejahteraan
"Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat," ujar Suyudi di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perwakilan lintas kementerian, serta ABUJAPI yang hadir dalam acara tersebut.
Konsep Poliran bukanlah kebijakan yang muncul tanpa dasar. Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa skema ini merupakan pengembangan dari keberhasilan program penguatan jaringan pelatihan kerja yang pernah ia rintis saat menjabat sebagai Kapolda Banten. Pendekatan kolaboratif antara kepolisian, balai pelatihan, dan sektor industri terbukti efektif menyerap tenaga kerja lokal sekaligus menekan potensi kerawanan sosial.
Pemberdayaan Melalui Sertifikasi
Kini, formula tersebut diadaptasi ke level nasional dengan pendekatan tematik, di mana jenis pelatihan disesuaikan dengan potensi ekonomi unggulan di masing-masing daerah. Untuk tahap awal di Jawa Barat, Polri memfokuskan diri pada sektor jasa pengamanan seiring dengan tingginya permintaan di kawasan industri.
Program Poliran memfasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi kredibel bagi profesi Satuan Pengamanan (Satpam). Dengan mengantongi legalitas resmi, para pencari kerja lokal diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat agar dapat terserap langsung oleh dunia industri.
Keberlanjutan dan Basis Data
Menyadari tantangan keberlanjutan, Kapolri menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur data sebagai tulang punggung program. Ia menginstruksikan jajaran kepolisian di kewilayahan untuk menyusun basis data (database) pencari kerja yang akurat dan terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) serta dunia usaha untuk memastikan kesesuaian antara suplai dan kebutuhan pasar.
"Saya berharap program Poliran memberikan manfaat yang berkelanjutan serta dampak nyata. Jangan berhenti pada agenda seremonial. Ukur dampak program ini terhadap stabilitas kamtibmas secara berkala di tiap wilayah," tegas Suyudi. Melalui evaluasi berkala, Polri berharap dapat membuktikan bahwa kesejahteraan ekonomi adalah kunci paling efektif dalam menjaga keamanan negeri.