Presiden Prabowo Ingin Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Smallest Font
Largest Font

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mempercepat proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) baru pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menargetkan agar kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut sudah terisi sebelum berakhirnya tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa keinginan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo usai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga meski terjadi transisi kepemimpinan di tingkat wakil presiden.

Mekanisme Pemilihan Wapres di MPR

Secara konstitusional, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk melakukan pemilihan Wakil Presiden setelah jabatan tersebut dinyatakan kosong. Namun, Presiden Prabowo berharap proses yang ada dapat berjalan lebih efisien dan melampaui kecepatan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

"Apa yang saya tangkap dari pertemuan tadi itu ingin mempercepat proses ini," ujar Yusril mengenai arahan Presiden. Ia menambahkan bahwa meskipun Presiden memiliki agenda kunjungan kerja ke luar negeri dalam waktu dekat, hal tersebut tidak akan menghambat proses administratif pengajuan nama calon.

Sesuai aturan, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden ke MPR setelah menerima surat pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan. "Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini. Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR, ya," jelas Yusril.

Kewenangan Presiden dan Konsultasi Politik

Terkait siapa sosok yang akan diusulkan, Yusril menegaskan bahwa Presiden Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan dua nama yang akan diserahkan kepada MPR. Meski demikian, Presiden tetap membuka ruang untuk berkonsultasi dengan partai politik maupun gabungan partai politik yang menjadi pengusung pada Pilpres 2024 lalu.

"Dan diserahkanlah kepada beliau, walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," tutur Yusril. Ketentuan ini sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sejak surat tersebut diterima pada Kamis (12/11/2026), jabatan Wakil Presiden resmi mengalami kekosongan. "Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden RI mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Muzani.

Dengan adanya instruksi percepatan dari Presiden Prabowo, seluruh pihak kini tengah bersiap untuk melakukan langkah-langkah administratif dan politis agar pemilihan dapat diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu maksimal yang diberikan oleh konstitusi.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Gilang Permana

Most viewed