Praz Teguh Blak-blakan Ungkap Bayaran dari Kemenag untuk Podcast PWK

Smallest Font
Largest Font

Nama komika ternama Praz Teguh mendadak menjadi sorotan publik setelah data pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu poin yang mencuat adalah keterlibatan Podcast Warung Kopi (PWK), yang pernah dipandunya, dalam daftar kerja sama pemerintah, khususnya dengan Kementerian Agama (Kemenag).

Di tengah spekulasi yang berkembang, Praz Teguh akhirnya angkat bicara untuk meluruskan duduk perkara mengenai proyek yang menyeret nama kanal podcast tersebut. Melalui media sosial, ia memberikan penjelasan mendetail mengenai latar belakang kerja sama serta mengungkap nilai nominal yang diterimanya secara pribadi.

Klarifikasi Praz Teguh Soal Kerja Sama

Praz menyampaikan klarifikasinya melalui kolom komentar di akun Instagram @pencerahans, yang sebelumnya membahas data pengadaan jasa podcast oleh instansi pemerintah. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa kerja sama yang terjalin bukanlah dalam rangka kampanye politik atau hal serupa, melainkan bagian dari promosi program televisi yang dibawa oleh bintang tamu dalam episode tersebut.

"Soal PWK. Setahu saya karena waktu itu promo program TV si guest star," tulis Praz Teguh, dikutip Sabtu (14/11/2026). Keterangan ini menjadi poin penting bagi para pengikutnya untuk memahami konteks di balik keterlibatan podcast tersebut dalam proyek pemerintah.

Nominal Bayaran yang Diterima

Tidak hanya menjelaskan tujuan dari kolaborasi tersebut, Praz juga secara transparan membuka nominal uang yang masuk ke kantongnya sebagai pembawa acara. Ia menepis anggapan bahwa angka yang diterima bernilai fantastis sebagaimana yang mungkin diasumsikan oleh sebagian warganet.

Praz menegaskan bahwa dirinya hanya memperoleh bayaran sebesar Rp5 juta untuk penampilannya dalam episode yang dimaksud. "Saya hanya menerima Rp5 juta. Terima kasih," tambah Praz Teguh singkat, namun tegas dalam memberikan klarifikasi.

Konteks Data Pengadaan Pemerintah

Perbincangan mengenai keterlibatan para kreator konten ini bermula dari beredarnya data pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui portal INAPROC, yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Data tersebut mencantumkan berbagai paket belanja jasa promosi melalui influencer dan kanal digital populer.

Kemenag menjadi salah satu instansi yang disorot dalam data periode 2023-2024. Selain PWK, terdapat beberapa podcast ternama lain yang tercatat dalam daftar tersebut, seperti Close The Door, Agak Laen, dan Titik Kumpul. Berdasarkan data yang beredar, nilai kontrak untuk paket-paket tersebut berada di kisaran Rp227,55 juta hingga Rp666 juta. Kontrak untuk PWK dan Close The Door tercatat berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2023, sementara kerja sama lainnya dilakukan pada tahun 2024 melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Klarifikasi dari Praz Teguh ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi masyarakat agar tidak terjadi salah paham terkait alur dana pengadaan jasa di sektor kreatif yang melibatkan figur publik. Hingga saat ini, unggahan tersebut terus memicu diskusi luas di kalangan warganet mengenai transparansi anggaran pemerintah dalam penggunaan jasa influencer.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Arya Danuarta

Most viewed