Prabowo Siapkan Tambahan Anggaran Daerah, Ibu Kota Provinsi Dapat Rp 100 M

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan kebijakan strategis untuk memperkuat keuangan daerah. Dalam langkah nyata guna meningkatkan pembangunan di wilayah, Presiden berencana memberikan tambahan anggaran bagi seluruh ibu kota provinsi serta kabupaten di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi dan optimalisasi pelayanan publik di tingkat lokal.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden saat menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa dana tersebut diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar di daerah.

Mekanisme Alokasi Tambahan Anggaran

Presiden merinci bahwa setiap ibu kota provinsi akan menerima suntikan dana sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, untuk tingkat kabupaten, pemerintah menetapkan alokasi minimal sebesar Rp20 miliar. Meski demikian, angka tersebut bukanlah nominal yang kaku bagi seluruh wilayah.

"Dalam waktu dekat setiap provinsi dapat tambahan Rp100 miliar, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," kata Prabowo. Ia menjelaskan bahwa besaran tambahan anggaran untuk kabupaten dapat berbeda, bergantung pada luas wilayah dan kebutuhan masing-masing daerah. Kabupaten dengan wilayah dan kebutuhan lebih besar berpeluang memperoleh alokasi lebih banyak.

Untuk memastikan penyaluran dana ini tepat sasaran dan transparan, Presiden berencana mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati guna membahas teknis pelaksanaannya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Prabowo Subianto dalam memperkuat otonomi daerah melalui dukungan fiskal yang lebih besar.

Efisiensi Belanja Negara sebagai Sumber Dana

Dana tambahan bagi daerah ini tidak diambil dari penambahan utang, melainkan hasil dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah yang selama ini dinilai belum efisien. Presiden menyoroti bahwa dalam APBN, anggaran belanja barang dan jasa mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp1.200 triliun.

Pemerintah menargetkan penghematan hingga 30 hingga 40 persen melalui pembenahan sistem pengadaan. Menurut Presiden, kebocoran anggaran sering terjadi akibat sistem yang tidak terintegrasi. "Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi," ujarnya.

Sebagai solusi, pemerintah berencana menyatukan sistem pengadaan barang dan jasa agar tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh ratusan kabupaten dan kementerian. Presiden mencontohkan inefisiensi pada pengadaan obat di rumah sakit yang sering kali memiliki harga bervariasi meski spesifikasinya sama. Dengan sistem terpusat, pemerintah menargetkan harga barang menjadi seragam dengan kualitas yang terjaga.

"Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," tutur Presiden. Dengan adanya perbaikan sistem pengadaan ini, diharapkan sisa anggaran yang berhasil dihemat dapat dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat luas di seluruh pelosok tanah air.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Paramita Adiwijaya

Most viewed