Polri Kembangkan Kasus Penyadapan Presiden ke Arah Dugaan Makar

Smallest Font
Largest Font

Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI serta sejumlah pejabat negara kini memasuki babak baru yang lebih serius. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara tersebut.

Pembentukan Tim Khusus

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah merespons situasi ini dengan membentuk tim khusus yang ditugaskan secara langsung untuk mengusut dugaan tersebut. Tim ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Langkah tegas ini diambil menyusul adanya temuan bahwa praktik penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar para pejabat tinggi negara, tetapi juga diduga telah menjangkau sejumlah tokoh politik hingga kalangan media.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa pimpinan Polri sangat serius menyikapi potensi ancaman ini. Dia menegaskan bahwa tim khusus sudah mulai bekerja untuk mendalami perkara tersebut.

"Potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Dukungan Publik

Pihak kepolisian meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan ruang kepada penyidik agar dapat menuntaskan proses hukum ini secara profesional. Publik juga diajak untuk turut serta mengawal jalannya penanganan perkara yang menyita perhatian nasional ini.

"Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja," tutur Isir.

Perkembangan Penyidikan dan Tersangka

Di sisi lain, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa proses penyidikan kasus penyadapan ilegal yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber () tetap berjalan secara paralel. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka.

Pada awal pengusutan, Polri telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), serta Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN).

Dalam perkembangan terbaru, penyidik Bareskrim Polri juga menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), sebagai tersangka baru. Slamet diketahui memiliki peran sebagai pembina MC Bareskrim Polri dan memiliki rekam jejak pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010-2019.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Gilang Permana

Most viewed