Polda Sulut Tegaskan Tidak Ada Pungutan Biaya dalam Sengketa Tanah
Polda Sulawesi Utara (Sulut) memberikan klarifikasi tegas terkait isu miring yang menimpa institusinya. Pihak kepolisian membantah tuduhan bahwa penyidik di lingkungan Ditreskrimum Polda Sulut meminta dana operasional kepada pelapor bernama John Hamenda dalam menangani kasus sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Manado.
Dirreskrimum Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi, menyatakan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Ia pun menyayangkan adanya narasi yang beredar di publik tanpa memberikan ruang bagi pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab yang proporsional.
Klarifikasi dan Proses Hukum
Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (18/11/2026), Suryadi menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada anak buahnya adalah sebuah kekeliruan besar. “Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan kami tidak mendapatkan ruang hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut sebelum beredar luas,” ujar Suryadi.
Menurut penjelasan resmi, perkara tanah yang dilaporkan sejak tahun 2016 tersebut kini telah dihentikan oleh penyidik. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan setelah melalui serangkaian proses hukum yang panjang, termasuk pelimpahan perkara dari Polresta Manado ke Ditreskrimum Polda Sulut.
Selama penanganan kasus, kedua belah pihak diketahui telah menempuh berbagai jalur hukum, mulai dari gugatan perdata hingga dua kali pengajuan praperadilan. Penyidik akhirnya memutuskan untuk menghentikan penyidikan setelah mempertimbangkan putusan praperadilan tertanggal 1 September 2025 serta rekomendasi dari Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri pada 9 September 2025.
Tantang Pelapor Buka Bukti Baru
Menanggapi tuduhan yang terus bergulir, Polda Sulut menantang John Hamenda dan kuasa hukumnya untuk menyajikan bukti baru atau yang dikenal sebagai novum jika merasa tidak puas dengan penghentian kasus tersebut. Suryadi menekankan bahwa kepolisian bekerja berdasarkan fakta dan bukti hukum, bukan atas dasar asumsi.
“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti yang baru atau novum dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya, jangan malah menuduh penyidik tanpa bukti yang konkret,” tegas Suryadi.
Lebih lanjut, pihak kepolisian memberikan peringatan keras bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika fitnah terus disebarkan. Polda Sulut membuka peluang untuk menempuh jalur hukum guna memulihkan nama baik institusi jika tuduhan tanpa dasar tersebut berlanjut.
Komitmen Transparansi Polri
Senada dengan Dirreskrimum, Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo, menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap kritik yang membangun dan bersifat objektif. Namun, ia menegaskan ada batasan tegas ketika kritik berubah menjadi tuduhan tanpa bukti yang sah.
“Polda Sulut pada prinsipnya terbuka dan tidak antikritik terhadap kritik yang membangun. Apabila tuduhan yang dilayangkan sudah bersifat menuduh tanpa adanya bukti yang sah, kami mempersilakan Dirreskrimum untuk mengambil langkah-langkah hukum,” katanya, sebagaimana dikutip dari Antara.
Melalui pernyataan ini, Polda Sulut berharap masyarakat tidak termakan oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Institusi kepolisian berkomitmen untuk menjaga profesionalisme dalam menangani setiap laporan masyarakat, termasuk kasus sengketa lahan yang melibatkan kompleksitas hukum di tingkat daerah.