Polda Jabar Perkuat Sinergi Pengamanan Lapas dan Rutan dari Potensi Gangguan

Smallest Font
Largest Font

Berbagai tantangan krusial, mulai dari kelebihan kapasitas hunian, ancaman penyelundupan barang terlarang, hingga potensi bencana alam, menjadi fokus perhatian serius bagi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di wilayah Jawa Barat. Berbagai persoalan tersebut menjadi pokok bahasan utama dalam audiensi antara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Ika Yusanti, beserta jajarannya di Ruang Courtesy Call Kapolda Jabar pada Rabu (4/11/2026).

Penguatan Koordinasi Keamanan

Pertemuan yang berlangsung tersebut tidak hanya ditujukan untuk mempererat hubungan antarlembaga, melainkan juga menekankan pentingnya koordinasi intensif dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan lapas dan rutan. Kedua belah pihak memberikan perhatian khusus pada kerawanan gangguan keamanan serta potensi penyelundupan barang-barang terlarang yang memerlukan pertukaran informasi secara cepat agar deteksi dini dapat berjalan efektif.

Kapolda Jabar menegaskan bahwa pihak kepolisian berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan pengamanan. Bentuk dukungan tersebut meliputi pelaksanaan patroli sambang rutin, penyediaan bantuan personel, hingga peningkatan koordinasi langsung dengan petugas pemasyarakatan. Menurut Hengki, langkah-langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama agar setiap potensi gangguan dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks.

Mitigasi Bencana dan Kontingensi

Selain aspek pengamanan, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana turut menjadi perhatian utama. Polda Jabar mendorong penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kontingensi dan mitigasi yang komprehensif. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran, serta berbagai kondisi darurat lainnya di dalam lingkungan dan rutan.

Kesiapan tersebut dianggap sangat vital mengingat lapas dan rutan merupakan fasilitas dengan penghuni dalam jumlah besar. Oleh karena itu, prosedur penyelamatan serta pola koordinasi antarlembaga harus dipersiapkan dengan matang agar penanganan saat terjadi keadaan darurat tidak dilakukan secara tidak terarah.

Optimalisasi Layanan dan Pelatihan

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memberikan instruksi kepada jajaran Samapta untuk lebih mengoptimalkan patroli sambang. Selain itu, penggunaan layanan Call Center Polri 110 sebagai jalur permintaan bantuan kepolisian juga ditekankan untuk ditingkatkan. Bahkan, Hengki melakukan uji coba langsung layanan tersebut guna memastikan kesiapan petugas yang terhubung langsung dengan Polrestabes Bandung.

Kerja sama kedua instansi ini juga mencakup pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan melalui serangkaian pelatihan. Materi yang dibahas meliputi teknik pengamanan, prosedur pengawalan, tata cara penggeledahan, hingga pelatihan bela diri. Selain itu, kedua pihak mendiskusikan rencana kolaborasi empat instansi terkait pelaksanaan persidangan elektronik yang ditargetkan mulai berjalan pada November 2026.

Bagi masyarakat, penguatan koordinasi ini memiliki kaitan erat dengan keamanan lingkungan serta kepastian proses penegakan hukum. Lapas dan rutan yang aman, ditambah dengan kesiapan menghadapi keadaan darurat dan pembinaan warga binaan yang baik, memerlukan dukungan sistem kerja yang jelas dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut diakhiri dengan prosesi penyerahan cenderamata dan foto bersama sebagai simbol sinergi kedua lembaga.

Meski audiensi telah menghasilkan berbagai kesepakatan, tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi di lapangan. Keberhasilan rencana koordinasi, patroli, pelatihan, serta mitigasi bencana tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan oleh seluruh jajaran terkait di masa mendatang.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Larasati

Most viewed