PKB Tegaskan Proses Mundur atau Pemakzulan Gibran Harus Lewat Sidang Istimewa
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa proses pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus melalui mekanisme sidang istimewa di parlemen. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap diskursus publik yang mengemuka terkait posisi Gibran di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Mekanisme Konstitusional
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), Jazilul menegaskan bahwa aturan ketatanegaraan tidak mengenal jalur pintas dalam pergantian pimpinan negara. "Mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang istimewa," ujar Jazilul.
Ia menjelaskan bahwa setiap proses yang menyangkut pergantian jabatan wakil presiden secara otomatis akan melibatkan DPR RI sebagai lembaga legislatif. Oleh karena itu, jika nantinya muncul keputusan resmi terkait jabatan Gibran, maka prosedur hukum yang berlaku wajib dijalankan sepenuhnya. "Ya, tentu kami hormati tetap kan untuk penggantian seorang wakil presiden kan tetap melalui DPR," tuturnya.
Status Isu dan Sikap PKB
Meski wacana mengenai pengunduran diri Gibran kian santer terdengar, Jazilul menyatakan bahwa sejauh ini hal tersebut masih sebatas isu belaka. PKB sendiri hingga saat ini belum menentukan sikap resmi dan memilih untuk mencermati dinamika politik yang terjadi di Senayan.
"Itu baru terdengar sebagai isu. Kalau soal sikapnya, kita tunggu. Tapi yang jelas, DPR diberikan kewenangan beberapa kewenangan ya, menghadapi berbagai masalah atau kasus," jelasnya. Menurutnya, DPR memiliki instrumen konstitusional yang memadai untuk merespons persoalan tersebut, termasuk penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat (HMP).
Aspirasi Masyarakat
Jazilul menambahkan bahwa banyak pihak, baik tokoh masyarakat maupun elemen publik, yang mendesak agar DPR segera bertindak merespons kegaduhan akibat putusan MK dan MA. Hal ini dianggap penting agar ketidakpastian politik tidak berkepanjangan.
"Supaya polemik ini tidak berlarut-larut, yang saya dengar aspirasi dari masyarakat, dari tokoh meminta kepada DPR untuk menyelesaikan masalah ini lewat jalur yang diberikan kewenangan oleh DPR," ucapnya. Ia juga mengaku telah menerima banyak masukan dari pengurus PKB di berbagai daerah terkait hal ini.
Dinamika pembahasan lebih lanjut diprediksi akan terlihat setelah DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang mendatang. "Terus terang saya dapat juga masukan dari teman-teman PKB ya dari berbagai DPC juga yang berharap suara rakyat terkait dengan putusan MK, putusan MA, DPR segera memberikan respons yang cepat," pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, juga telah menyarankan agar Gibran mengundurkan diri demi menjaga martabat jabatan tersebut daripada menunggu proses pemakzulan.