Perkuat Ketahanan Pangan, PT PG Rajawali II Gandeng Kejari Indramayu
Upaya menjaga stabilitas pasokan komoditas strategis nasional terus dilakukan oleh berbagai pihak. Terbaru, PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II resmi mempererat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Indramayu. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan aspek hukum di bidang perdata dan tata usaha negara guna mengamankan aset perusahaan serta mendukung program ketahanan pangan nasional.
Proses penandatanganan kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) tersebut berlangsung pada Rabu (18/11/2026). Hadir dalam agenda tersebut Kepala Kejari Kabupaten Indramayu, Niko, bersama Direktur Utama PT PG Rajawali II, Ardian Wijanarko. Langkah ini merupakan kelanjutan dari kemitraan strategis yang telah terjalin sejak tahun 2023 lalu.
Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara
Dalam operasionalnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PG Rajawali II menghadapi berbagai tantangan kompleks, termasuk dinamika hukum perdata yang berpotensi memengaruhi kinerja perusahaan. Sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi langkah preventif yang dianggap krusial.
Kepala Kejari Kabupaten Indramayu, Niko, menegaskan bahwa kehadiran lembaganya adalah untuk memberikan perlindungan hukum serta asistensi yang diperlukan. "Melalui fungsi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, kami hadir untuk bersinergi secara hukum baik dalam upaya pencegahan, pendampingan, maupun penyelesaian permasalahan perdata agar operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Niko.
Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemetaan risiko hukum di lapangan hingga pemberian solusi atas kendala-kendala yang mungkin muncul dalam operasional pabrik. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan agar tidak terganggu oleh sengketa atau masalah hukum yang tidak perlu.
Strategisnya Produksi Gula di Indramayu
Direktur Utama PT PG Rajawali II, Ardian Wijanarko, mengungkapkan bahwa dukungan dari Kejari Indramayu sangat berharga bagi keberlangsungan aset perusahaan. Menurutnya, kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk mengamankan operasional di wilayah yang memiliki kontribusi besar bagi produksi gula nasional.
"Kami berharap sinergi ini memberikan asistensi serta solusi hukum yang tepat dalam pengamanan aset perusahaan. Terlebih, Kabupaten Indramayu memiliki posisi yang sangat strategis dalam menopang ketahanan pangan industri gula di Jawa Barat," tutur Ardian Wijanarko.
Data yang dipaparkan menunjukkan betapa vitalnya peran pabrik gula di wilayah tersebut. Kebutuhan gula di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan mencapai 400.000 ton per tahun. Sementara itu, PT PG Rajawali II baru mampu menyuplai sekitar 20 persen atau setara 80.000 ton dari total kebutuhan tersebut.
Dari angka produksi sebesar 80.000 ton tersebut, wilayah Kabupaten Indramayu menjadi penyumbang terbesar, yakni mencapai 40 hingga 50 persen atau sekitar 40.000 ton per tahun. Sisanya diperoleh dari unit produksi di wilayah Majalengka, Cirebon, dan Subang. Dengan adanya pendampingan hukum yang solid, diharapkan target produksi tersebut dapat terus dijaga, bahkan ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat akan komoditas gula yang stabil dan terjangkau.