Bukan Belas Kasihan, Penyandang Disabilitas Butuh Peluang Kerja Setara

Smallest Font
Largest Font

Tantangan bagi jutaan penyandang disabilitas di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Selama ini, hambatan utama yang dihadapi bukan sekadar keterbatasan kemampuan fisik atau sensorik, melainkan minimnya akses terhadap pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga terbukanya pintu di dunia kerja formal. Padahal, setiap individu memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Dari total 1.173.066 pekerja penyandang disabilitas, mayoritas atau sekitar 779.150 orang (66,48 persen) masih tertahan di sektor informal. Sementara itu, hanya 393.916 orang atau 33,58 persen yang berhasil masuk ke sektor formal. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sistem rekrutmen dan lingkungan kerja saat ini belum sepenuhnya ramah bagi dunia kerja inklusif.

Tantangan Regulasi dan Stigma

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mewajibkan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas, serta 1 persen untuk perusahaan swasta, implementasinya masih jauh dari harapan. Aturan tersebut sering kali hanya menjadi formalitas di atas kertas tanpa adanya ekosistem pendukung yang memadai di lingkungan perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menekankan bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja disabilitas tidak boleh dilihat sebagai kegagalan individu. Sebaliknya, hambatan justru muncul dari belum optimalnya koneksi antara kebutuhan industri dengan kompetensi calon tenaga kerja, ditambah dengan stigma yang masih melekat di masyarakat.

“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tegas Cris dalam kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Penguatan Kompetensi dan Pendampingan

Untuk memutus rantai kendala tersebut, Kemnaker kini memperluas jangkauan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) inklusi serta memberikan afirmasi kuota bagi peserta disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP). Fokus utama dari inisiatif ini adalah menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri modern, terutama dalam penguasaan keterampilan digital dan soft skill.

Selain pelatihan, pendampingan atau job coaching menjadi elemen krusial. Pendampingan ini dilakukan mulai dari tahap persiapan kerja hingga setelah individu tersebut diterima di perusahaan. Tujuannya agar setiap pekerja mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan mempertahankan kariernya dalam jangka panjang.

Kemitraan strategis dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) dan berbagai organisasi disabilitas diharapkan mampu menciptakan jembatan yang lebih kokoh. Dengan adanya forum one stop link and match, perusahaan dapat memetakan kebutuhan tenaga kerja secara lebih spesifik, sehingga proses rekrutmen tidak lagi terhambat oleh ketidaksiapan aksesibilitas.

Pada akhirnya, kesuksesan program inklusi tidak hanya diukur dari banyaknya forum yang diselenggarakan atau jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika penyandang disabilitas benar-benar mendapatkan pekerjaan, menikmati perlakuan setara di tempat kerja, dan memiliki ruang untuk mengembangkan karier mereka secara profesional. Kesempatan bekerja adalah hak mendasar setiap warga negara yang harus dihormati oleh seluruh sektor industri di tanah air.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Risa Andini

Most viewed