Perketat Pengawasan, Indonesia dan Singapura Bersinergi Berantas Transfer Pricing
Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah strategis untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan perdagangan internasional. Salah satu fokus utama yang kini tengah digencarkan adalah memperkuat kolaborasi bilateral dengan Singapura dalam hal pertukaran data untuk mencegah praktik transfer pricing serta manipulasi nilai faktur atau underinvoicing.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi ujung tombak dalam inisiatif ini. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa kedua negara saat ini sedang mematangkan mekanisme pemanfaatan data agar kepatuhan korporasi di masing-masing negara dapat terjaga dengan lebih optimal.
Perkuat Kepatuhan Korporasi Lintas Negara
Kerja sama ini bukan sekadar pertukaran informasi rutin, melainkan upaya sistematis untuk menutup celah kebocoran pajak yang kerap terjadi dalam transaksi lintas batas. Bimo menjelaskan bahwa diskusi yang dilakukan mencakup berbagai data krusial yang dapat dipertukarkan untuk menekan potensi kecurangan.
"Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi baik di Indonesia maupun di Singapura," ujar Bimo kepada wartawan, dikutip Jumat (13/11/2026). Inisiatif ini berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri yang mencakup tiga isu strategis, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan, praktik transfer pricing, serta upaya pencegahan underinvoicing.
Dalam operasionalnya, DJP memanfaatkan platform Pusat Sumber Daya Indonesia (PSI) untuk melakukan rekonsiliasi data ekspor-impor, khususnya pada komoditas strategis seperti mineral dan kelapa sawit. Langkah ini krusial untuk mendeteksi ketidaksesuaian nilai transaksi sejak dini. "Kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasi bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," tambah Bimo.
Integrasi Data dan Hasil Positif
Sebelumnya, efektivitas pengawasan juga telah ditunjukkan melalui integrasi data lintas kementerian yang dikelola oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil membongkar praktik underinvoicing pada tiga komoditas strategis dengan memantau pergerakan harga dari pelabuhan hingga negara tujuan.
"Kami integrasikan sehingga kami bisa memantau dari pelabuhan mana, harga berapa, pricing berapa, volume berapa, hingga negara tujuan ke mana," kata Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Rosan menambahkan bahwa integrasi data tersebut telah mempersempit kesenjangan antara harga yang dideklarasikan dengan harga indeks pasar yang berlaku. "Memang kalau kita lihat, tadinya ada gap antara index dan declared price sebelum adanya DSI ini. Sekarang alhamdulillah, begitu ini dibongkar, harganya sangat menempel dengan harga index," ujarnya. Saat ini, pemerintah terus melakukan evaluasi dan pemantauan ketat terhadap proses bisnis ekspor tersebut, dengan rencana perluasan pengawasan ke komoditas lainnya di masa mendatang demi mengoptimalkan nilai ekonomi bagi negara.