Pengusaha Ingatkan Penetapan UMP 2027 Harus Berbasis Kebutuhan Riil
Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027, dinamika antara serikat pekerja dan pemberi kerja mulai menghangat. Kalangan pengusaha kini memberikan catatan penting agar pemerintah lebih cermat dalam menyusun formula perhitungan upah. Fokus utama yang disuarakan adalah memastikan bahwa kenaikan upah harus berpijak pada data kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar mengakomodasi tren gaya hidup yang bersifat konsumtif.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo), Anggawira, menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki ketajaman dalam memilah antara kebutuhan esensial pekerja dengan keinginan pribadi yang tidak bersifat mendasar. Menurutnya, parameter Kebutuhan Hidup Layak (KHL) harus mencakup elemen nyata seperti pangan, transportasi, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, hingga akses digital yang kini memang menjadi kebutuhan primer.
Menakar Kebutuhan Riil vs Gaya Hidup
Anggawira menegaskan bahwa perubahan pola hidup masyarakat memang perlu diadaptasi dalam kebijakan ump, namun harus tetap dalam koridor yang rasional. "Perubahan pola hidup masyarakat perlu diperhatikan sejauh mencerminkan kebutuhan hidup pekerja yang nyata," ujar Anggawira kepada media, Minggu (15/11/2026). Ia menambahkan, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan pengupahan tidak terjebak pada tuntutan yang melampaui kemampuan dunia usaha.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penetapan upah minimum yang ideal harus mampu menjaga keseimbangan tiga pilar utama: peningkatan daya beli pekerja, keberlangsungan dunia usaha, dan penciptaan lapangan kerja baru. Jika kenaikan upah didorong oleh gaya hidup konsumtif, dikhawatirkan akan membebani operasional perusahaan dan justru berdampak buruk pada stabilitas ketenagakerjaan di masa depan.
Pentingnya Dialog Tripartit yang Transparan
Terkait besaran angka kenaikan, Aspebindo mengaku belum mematok nominal spesifik. Pihaknya masih menunggu data resmi dari pemerintah serta aturan teknis yang akan menjadi landasan hukum. Anggawira mendorong pemerintah untuk memperkuat dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha agar setiap keputusan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat diterima semua pihak.
"Penetapan UMP sebaiknya tidak didasarkan pada gaya hidup konsumtif atau keinginan yang sifatnya pribadi. Acuannya perlu tetap berupa data kebutuhan hidup layak dan kondisi riil di tiap daerah," tegasnya. Transparansi data menjadi kunci dalam proses ini. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan indikator yang akurat, mulai dari data inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga tingkat produktivitas daerah sebagai dasar pertimbangan yang sah.
Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam diskusi yang terbuka, diharapkan aturan pengupahan tahun 2027 mendatang dapat memberikan rasa keadilan. Langkah ini krusial agar iklim investasi tetap terjaga, sementara di sisi lain, kesejahteraan pekerja tetap mengalami peningkatan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi nasional.