Pemerintah Bakal Limpahkan Izin Tambang Galian C ke Pemda di Wilayah Bencana
Pemerintah Indonesia tengah menyusun rencana strategis untuk mempercepat penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melimpahkan kewenangan perizinan bahan tambang galian C kepada pemerintah kabupaten dan kota di daerah yang terdampak bencana.
Percepatan Normalisasi Sungai
Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah konkret untuk mendukung percepatan penanganan banjir. Fokus utama dari pelimpahan wewenang ini adalah mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengerukan serta normalisasi sungai di wilayah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Adapun daerah yang menjadi prioritas utama kebijakan ini meliputi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Rencana kebijakan ini telah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Pemerintah pusat memandang perlu adanya kemudahan administratif bagi pemerintah daerah agar proses perbaikan infrastruktur dan pengurukan sungai dapat berjalan lebih efisien.
Bahlil menjelaskan urgensi di balik keputusan tersebut usai mengikuti rapat di Istana. "Saya cuma bahas soal pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten dan kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengurukan kali," ujar Bahlil seusai rapat.
Pemanfaatan Material Sedimen
Selain aspek percepatan perizinan, rencana ini juga merespons usulan dari berbagai kepala daerah terkait pemanfaatan material sedimen yang menumpuk di sungai pascabanjir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa endapan yang terbawa arus banjir tidak sekadar lumpur, melainkan juga mengandung material bernilai ekonomi tinggi seperti pasir dan batu.
Menurut Tito, usulan tersebut sudah dibahas dalam rapat koordinasi mengenai penanganan dampak bencana. Pemanfaatan material hasil pengerukan ini dinilai dapat menjadi solusi ganda, yakni membersihkan sungai sekaligus menyediakan bahan baku untuk pemulihan infrastruktur di daerah terdampak.
"Tadi sudah rapat dengan Menteri ESDM, kewenangan di dalam itu kan ada pasir, batu, itu memiliki nilai ekonomis," kata Tito. Dengan dikelola secara tepat, material tersebut dapat membantu pemenuhan kebutuhan konstruksi di wilayah yang sedang dalam tahap pemulihan pascabencana.
Prioritas Fungsi Sungai
Meski memberikan lampu hijau terhadap potensi ekonomi dari material sedimen, Tito Karnavian menekankan adanya batasan tegas. Ia mengingatkan bahwa aktivitas pengerukan tidak boleh hanya berorientasi pada pengambilan material yang memiliki nilai jual semata, namun harus tetap mengedepankan tujuan utama pengerukan.
Tito menegaskan bahwa setelah pasir dan batu diambil, pelaksana kegiatan dilarang meninggalkan sungai dalam kondisi terbengkalai. Normalisasi sungai tetap menjadi prioritas utama guna memastikan aliran air kembali berfungsi dengan baik dan mengurangi risiko banjir di masa depan. Sedimen yang menumpuk harus segera dibersihkan demi menjaga keberlangsungan ekosistem sungai dan keselamatan warga sekitar.