Pelayanan Air Bersih Indramayu Disorot, Direktur Perumdam Tirta Darma Ayu Didesak Berbenah
Kualitas pelayanan air bersih di Kabupaten Indramayu kini tengah menjadi sorotan publik. Masyarakat mengeluhkan gangguan distribusi yang kerap terjadi, sehingga mengganggu aktivitas rumah tangga serta kebutuhan sanitasi sehari-hari. Menanggapi situasi tersebut, desakan agar manajemen segera melakukan pembenahan datang dari berbagai pihak, termasuk melalui surat terbuka yang dilayangkan oleh Sekretaris DPC PPWI, Rahmatna Tarigan.
Surat terbuka tersebut ditujukan kepada Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu. Dalam poin kritiknya, Rahmatna menyoroti ketidakstabilan tekanan air, masalah pemerataan distribusi, hingga kualitas air yang dinilai belum memuaskan. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak setelah memenuhi kewajiban membayar tagihan tepat waktu.
Evaluasi Pelayanan dan Transparansi
Menurut Rahmatna, perusahaan daerah penyedia air minum harus memiliki tolok ukur kinerja yang jelas, bukan sekadar laporan administratif. Keberhasilan pelayanan air bersih semestinya tercermin dari kontinuitas distribusi, kecepatan penanganan pengaduan, dan transparansi informasi mengenai gangguan teknis. "Jangan sampai masyarakat hanya diwajibkan membayar tagihan, sementara hak untuk memperoleh pelayanan air bersih secara layak justru tidak terpenuhi secara konsisten," tegas Rahmatna dalam surat terbukanya.
Manajemen Perumdam Tirta Darma Ayu diminta untuk lebih terbuka terkait penyebab gangguan, seperti kendala infrastruktur atau sedimentasi pipa. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai target waktu perbaikan agar dapat mengantisipasi kondisi krisis air secara lebih terukur.
Sorotan terhadap Tata Kelola SDM
Selain masalah teknis, surat tersebut juga mempertanyakan profesionalisme pegawai di lingkungan Perumdam Tirta Darma Ayu. Terdapat kekhawatiran publik mengenai proses rekrutmen dan penempatan pegawai yang diduga belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Adanya isu mengenai pengaruh relasi atau kedekatan personal dalam penempatan jabatan menjadi poin krusial yang perlu diklarifikasi oleh manajemen perusahaan.
Perusahaan daerah yang mengelola hajat hidup orang banyak dinilai tidak boleh menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Rahmatna mendesak agar setiap jabatan diisi oleh individu yang memiliki integritas dan keahlian sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya. Evaluasi internal secara objektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik dan ketentuan perundang-undangan.
Peran Pengawasan Bupati Indramayu
Sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), Bupati Indramayu didorong untuk tidak lepas tangan dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan. Persoalan yang berulang pada unit pelayanan publik ini dipandang sebagai cerminan perlunya intervensi kebijakan yang lebih serius. Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan manajemen benar-benar berdampak positif bagi pelanggan.
Terdapat tujuh tuntutan utama dalam surat terbuka tersebut, di antaranya evaluasi total sistem distribusi, transparansi mekanisme rekrutmen pegawai, hingga penguatan saluran pengaduan pelanggan. Hingga saat ini, redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait poin-poin tuntutan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang akuntabel bagi masyarakat luas.