PAD Indramayu Merosot, Fraksi PDIP Desak Digitalisasi Retribusi

Smallest Font
Largest Font

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu tengah menjadi sorotan tajam dari pihak legislatif. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Indramayu secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta melakukan langkah konkret dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal. Penurunan angka PAD dinilai sebagai sinyal darurat yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih progresif dan berbasis teknologi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Indramayu, H Edi Fauzi, menyatakan bahwa ketergantungan pada sektor pajak saja tidak lagi relevan untuk menopang kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang. Menurutnya, Pemkab Indramayu harus berani melakukan inovasi melalui Rispoda (Rencana Induk Sistem Pendapatan Daerah) dan mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan retribusi. Langkah ini dianggap krusial untuk menekan potensi kebocoran anggaran yang selama ini sering menjadi kendala di lapangan.

Pentingnya Digitalisasi Retribusi dan Rispoda

Dalam pandangan Fraksi PDIP, sistem pengelolaan retribusi yang masih bersifat konvensional menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pencapaian target PAD. Dengan menerapkan digitalisasi, proses transaksi antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah digalakkan di berbagai daerah di Indonesia.

"Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Indramayu H Edi Fauzi menegaskan bahwa Pemkab Indramayu tidak boleh hanya bergantung pada sektor pajak untuk PAD," ujar Edi dalam keterangannya terkait upaya perbaikan ekonomi daerah. Implementasi sistem digital diharapkan mampu meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar sekaligus meningkatkan kesadaran wajib retribusi melalui kemudahan akses pembayaran.

Strategi Penguatan Ekonomi Daerah

Selain digitalisasi, penerapan Rispoda yang komprehensif menjadi agenda mendesak bagi eksekutif. Melalui kebijakan ini, Pemkab Indramayu dapat memetakan potensi ekonomi secara lebih akurat, termasuk mengidentifikasi sektor-sektor baru yang selama ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah. Upaya ini merupakan bagian dari ekonomi daerah yang sehat dan mandiri.

Fraksi PDIP juga menekankan bahwa keberhasilan peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada eksekusi di lapangan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sinergi antara kebijakan digitalisasi dan pengawasan ketat terhadap realisasi target pendapatan menjadi kunci agar APBD Kabupaten Indramayu tetap berada dalam kondisi yang sehat dan mampu membiayai program-program prioritas bagi masyarakat luas.

Dengan adanya desakan ini, diharapkan Pemkab Indramayu segera menyusun langkah taktis dalam waktu dekat. Fokus utama adalah bagaimana memastikan setiap rupiah dari retribusi dapat terserap secara maksimal ke kas daerah, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat dapat perlahan dikurangi melalui kemandirian fiskal yang lebih baik.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Gilang Permana

Most viewed