MUI Beri Batasan Tegas Soal Wacana Nonmuslim Jadi Petugas Haji

Smallest Font
Largest Font

Wacana mengenai pelibatan masyarakat lintas agama dalam pelayanan jemaah haji yang diusulkan oleh Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menuai respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pihak MUI memberikan catatan penting bahwa meskipun semangat inklusivitas dan toleransi patut diapresiasi, terdapat batasan mendasar yang harus dihormati dalam penyelenggaraan ibadah yang bersifat sakral bagi umat Islam.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyatakan bahwa tidak semua posisi dalam operasional haji dapat diisi oleh nonmuslim. Menurutnya, pemisahan antara tugas teknis dan tugas yang berkaitan dengan ritual ibadah harus dilakukan secara tegas agar tidak menimbulkan kerancuan di lapangan.

Batasan Tugas Petugas Haji

MUI tidak menutup pintu sepenuhnya terhadap partisipasi masyarakat di luar Islam, namun menekankan pada pembagian peran yang proporsional. Kiai Cholil Nafis menjelaskan bahwa masyarakat nonmuslim bisa berkontribusi dalam aspek teknis maupun dukungan lapangan, namun dilarang keras terlibat dalam pelayanan yang bersifat membimbing ritual keagamaan.

"Petugas lapangan boleh, tapi bukan petugas ibadah. Karena untuk pelaksanaan ibadah, petugas haji tidak boleh dari nonmuslim," ujar Kiai Cholil Nafis, dikutip dari situs resmi MUI, Rabu (4/11/2026). Ia juga menambahkan bahwa selama tenaga kerja Muslim masih tersedia, maka mereka harus diprioritaskan untuk mengisi posisi tersebut mengingat haji adalah ibadah haji yang memiliki ketentuan syariat khusus.

Konteks Gagasan Wamenhaj

Sebelumnya, gagasan untuk melibatkan masyarakat lintas agama muncul dari kunjungan kerja Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak di Manado, Sulawesi Utara, pada Jumat (30/10/2026). Dahnil memandang bahwa keterlibatan umat Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen dapat menjadi perwujudan konkret dari semangat gotong royong dan kebinekaan di Indonesia.

Dahnil berharap bahwa pelayanan kepada jemaah tidak harus eksklusif dilakukan oleh satu kelompok saja, melainkan mencerminkan keberagaman bangsa. Ia bahkan meminta jajaran terkait untuk mendorong partisipasi kelompok agama lain dalam mendukung pelayanan jemaah haji, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat keberagaman tinggi seperti Sulawesi Utara.

Prinsip Toleransi dan Ritual

Menanggapi hal tersebut, Kiai Cholil mengingatkan kembali bahwa toleransi antarumat beragama memiliki koridor yang jelas. Ia menegaskan bahwa ukhuwah dan toleransi tidak berarti menghilangkan batasan-batasan dalam pelaksanaan ritual keagamaan yang bersifat eksklusif bagi umat Islam.

"Selagi masih ada yang muslim, baiknya itu yang muslim karena haji itu pelaksanaan ibadah yang khusus umat Islam. Toleransi dan ukhuwah itu ada tempat dan batasnya," paparnya. Pernyataan ini menjadi pedoman bagi pihak kementerian agar tetap mengutamakan aspek syariat dalam penempatan personel di lapangan, sembari tetap menjaga hubungan harmonis antargolongan di masyarakat.

Hingga saat ini, wacana tersebut masih menjadi perhatian publik. Sinkronisasi antara keinginan pemerintah untuk menciptakan semangat inklusivitas dengan kepatuhan terhadap aturan agama menjadi poin krusial yang diharapkan dapat berjalan beriringan tanpa mengabaikan sensitivitas dalam pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Gilang Permana

Most viewed