MPR Tegaskan Status Gibran Rakabuming Raka Berhenti, Bukan Mengundurkan Diri

Smallest Font
Largest Font

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) Taufik Basari memberikan klarifikasi mengenai terminologi yang tepat dalam proses pelepasan jabatan Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa istilah yang lebih akurat sesuai dengan kaidah konstitusi adalah "berhenti" sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, bukan mengundurkan diri.

Nomenklatur Konstitusi

Menurut Taufik, penggunaan istilah "berhenti" merujuk langsung pada nomenklatur yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penjelasan ini juga diperkuat dengan fakta bahwa terminologi tersebutlah yang tercantum secara resmi dalam surat yang disampaikan oleh Gibran kepada pihak MPR RI.

"Jadi buat teman-teman media bagus juga kalau kemudian pakai nomenklatur yang tepat, yaitu berhenti. Jadi bukan Gibran mengundurkan diri, tapi Gibran berhenti," ujar Taufik saat dihubungi di Jakarta pada Kamis (12/11/2026).

Status Hukum dan Deklarasi

Taufik menjelaskan bahwa secara otomatis, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden sudah tidak berlaku sejak dirinya menyerahkan surat pemberhentian tersebut. Dalam perspektif penafsiran hukum, langkah penyerahan surat itu dianggap sebagai bentuk pernyataan formal atau sebuah deklarasi pemberhentian diri.

"Secara formal surat berhenti kepada lembaga seperti MPR, maka itu sifatnya adalah deklaratoir. Dia secara formil sudah mendeklarasikan dirinya berhenti dari jabatan," katanya. Dengan demikian, Taufik menilai bahwa tidak diperlukan lagi adanya ketetapan atau keputusan khusus dari MPR terkait pemberhentian Gibran karena statusnya sudah cukup jelas melalui surat tersebut.

Tindak Lanjut MPR RI

Deklarasi pemberhentian ini secara otomatis memicu kewajiban konstitusional bagi MPR RI untuk segera merespons adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Sebagai langkah tindak lanjut, MPR RI dijadwalkan akan menggelar rapat gabungan (Ragab) yang rencananya dilaksanakan pada Jumat (13/11/2026).

Taufik juga menekankan bahwa Gibran tidak lagi memiliki hak untuk membatalkan atau mencabut deklarasi yang telah dibuatnya. Begitu surat dikirimkan ke lembaga legislatif, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.

"Ketika dia mendeklarasikan maka status (kekosongan jabatan Wakil Presiden) itu muncul. Nah, karena sudah muncul, maka dia nggak bisa mencabut apa yang sudah dia deklarasikan," pungkasnya.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Risa Andini

Most viewed