Meta Kena Denda Rp16,4 Triliun di Italia Akibat Akses Galeri Foto

Smallest Font
Largest Font

Raksasa teknologi global, Meta, kembali berhadapan dengan konsekuensi hukum yang serius di Eropa. Otoritas perlindungan data Italia baru saja menjatuhkan denda fantastis sebesar 805 juta euro, atau setara dengan Rp16,4 triliun, kepada perusahaan induk Facebook tersebut. Hukuman ini diberikan setelah Meta terbukti mengakses foto, video, serta metadata terkait yang tersimpan di perangkat Android pengguna di Italia tanpa prosedur persetujuan yang transparan.

Kasus ini bermula dari investigasi mendalam yang dilakukan otoritas terkait sejak Juli 2025. Penyelidikan tersebut dipicu oleh pengaduan dari Pusat Perlindungan Konsumen Bolzano, yang menyoroti praktik pengumpulan data yang dianggap melanggar privasi pengguna. Meta dinilai telah mengabaikan standar perlindungan data pribadi yang diatur dalam hukum Uni Eropa.

Pemicu Pelanggaran: Fitur 'Saran Galeri'

Inti dari permasalahan ini terletak pada fitur Facebook bertajuk "Dapatkan saran dari galeri saat menjelajahi Facebook" (Get suggestions from gallery when browsing Facebook) yang sempat aktif pada tahun 2023. Fitur ini dirancang untuk menyarankan foto dan video yang tersimpan di memori ponsel pintar pengguna agar bisa dibagikan dengan lebih cepat melalui platform media sosial tersebut.

Namun, otoritas Italia menemukan bahwa Meta meminta satu persetujuan untuk beberapa fungsi sekaligus, tanpa adanya pemberitahuan yang cukup jelas kepada pengguna bahwa aplikasi tersebut secara aktif memantau galeri foto mereka. Lebih jauh, fitur ini secara otomatis diaktifkan sebagai pengaturan default (default setting). Hal ini berpotensi memberikan akses kepada aplikasi terhadap seluruh arsip foto pribadi pengguna tanpa sepengetahuan mereka.

Praktik ini dianggap melanggar Pasal 122 Kode Privasi Italia, yang mengimplementasikan Arahan ePrivacy Uni Eropa untuk melindungi informasi sensitif yang tersimpan di perangkat milik pengguna. Dalam pernyataannya, otoritas tersebut menegaskan bahwa informasi di ponsel pintar harus didasarkan pada persetujuan yang memadai, terlepas dari apakah data pribadi tersebut kemudian disalahgunakan atau kerugian dapat dibuktikan secara nyata.

Tuntutan dan Sanksi bagi Meta

Menanggapi keputusan tersebut, Meta sempat mengajukan keberatan mengenai yurisdiksi. Namun, otoritas Italia menolaknya dengan tegas, menyatakan bahwa peraturan ePrivacy tidak menerapkan mekanisme "satu pintu" (one-stop-shop) sebagaimana yang diklaim oleh pihak perusahaan. Akibatnya, Meta kini dibebani kewajiban untuk melakukan perombakan sistematis pada fitur tersebut.

Berdasarkan putusan, Meta diwajibkan untuk:

  • Mengajukan permintaan persetujuan secara terpisah kepada pengguna terkait akses galeri.
  • Menjelaskan tujuan fitur dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
  • Memastikan fitur tetap dalam posisi nonaktif secara default.
  • Melakukan perubahan tersebut dalam waktu 60 hari, termasuk bagi pengguna yang sebelumnya sudah memberikan izin.

Tidak hanya itu, perusahaan besutan Mark Zuckerberg ini juga harus melaporkan langkah-langkah awal dalam waktu 30 hari dan menyerahkan perincian tindakan yang telah diterapkan dalam waktu 90 hari. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi perusahaan teknologi besar bahwa otoritas di Eropa kini semakin ketat dalam mengawasi praktik privasi data yang dianggap merugikan konsumen.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Bima Wicaksono

Most viewed