Mengapa Vape Diharamkan MUI Sementara Rokok Masih Diperdebatkan?

Smallest Font
Largest Font

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi telah menetapkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Keputusan yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini memicu diskusi luas di masyarakat, terutama terkait perbandingan status hukumnya dengan rokok konvensional yang selama ini masih menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama.

Banyak pihak bertanya-tanya mengapa produk tembakau tradisional belum mendapatkan ketetapan hukum mutlak seperti vape. Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, memberikan klarifikasi bahwa perbedaan status hukum ini didasarkan pada perkembangan fakta ilmiah terkini mengenai dampak kesehatan masing-masing produk.

Dasar Hukum dan Perbedaan Pendapat

Menurut Prof Ni'am, hukum rokok konvensional hingga saat ini masih berada dalam ranah khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama cenderung menetapkan status makruh, sementara kelompok lainnya secara tegas mengharamkan rokok tembakau biasa. Kondisi ini membuat status hukum rokok konvensional tidak bersifat tunggal atau seragam dalam literatur fikih klasik hingga kontemporer.

Sebaliknya, MUI menilai bahwa dampak buruk dari penggunaan vape terhadap kesehatan telah memiliki dasar ilmiah yang sangat kuat dan terukur. Hal inilah yang menutup celah perbedaan pendapat di internal komisi fatwa. Risiko kesehatan yang ditimbulkan, mulai dari gangguan pernapasan kronis hingga potensi penyakit jantung, menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan larangan tersebut.

Risiko Kesehatan dan Nikotin

MUI menegaskan agar masyarakat tidak terjebak dalam anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok biasa, sekalipun digunakan sebagai media untuk berhenti merokok. Kandungan zat di dalam cairan vape tetap menjadi perhatian serius bagi otoritas keagamaan dan kesehatan.

"Cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan dan dapat membahayakan kesehatan," katanya dikutip dari laman resmi MUI, Rabu (18/11/2026).

Selain faktor nikotin, MUI juga menyoroti aspek keamanan perangkat. Berdasarkan rujukan dari sektor penegakan hukum, ditemukan fakta bahwa perangkat vape kerap disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika dalam bentuk cair. Atas dasar tersebut, MUI menerapkan kaidah fikih saddu dzari'ah, yakni prinsip menutup jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang pada keburukan, serta kaidah li al-wasa'il hukm al-maqasid yang menyatakan bahwa hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.

Aspek Ekonomi dan Kebijakan Negara

Terkait sektor ekonomi, MUI juga menanggapi perdebatan mengenai penerimaan cukai vape yang mencapai Rp2,8 triliun. Prof Ni'am menegaskan bahwa pemasukan negara tidak bisa dijadikan alasan untuk melegalkan produk yang secara nyata membawa risiko kesehatan bagi masyarakat luas.

Pihaknya menjelaskan bahwa koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pengenaan tarif cukai tinggi pada rokok elektrik sejatinya bertujuan untuk menekan angka konsumsi masyarakat, bukan semata-mata untuk mengejar pendapatan negara. Dengan adanya fatwa ini, larangan tersebut berlaku komprehensif, mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari tahap produksi, perdagangan, hingga penggunaan produk itu sendiri di masyarakat.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Larasati

Most viewed