Mendagri Tito Instruksikan Kepala Daerah Jaga Kondusivitas Upah Minimum 2027
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia terkait proses penetapan upah minimum 2027. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah selama proses penentuan besaran upah berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang turut membahas sosialisasi penetapan upah tahun 2027. Acara yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, pada Senin (16/11/2026) ini menjadi pijakan awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan upah minimum di wilayah masing-masing.
Pentingnya Dialog Tripartit
Mendagri Tito menyoroti bahwa kunci utama dalam menentukan upah yang adil terletak pada dialog yang inklusif. Ia meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yang mencakup pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta pihak pengusaha melalui forum tripartit.
Tujuan dari dialog ini adalah untuk merumuskan angka yang tidak hanya menyejahterakan pekerja, tetapi juga menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap kompetitif. "Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," ujar Mendagri Tito.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan pedoman nasional sebagai acuan utama. Namun, Tito menegaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan yang diambil harus tetap mempertimbangkan realitas ekonomi di lapangan tanpa memicu kegaduhan sosial.
Jadwal dan Mekanisme Penetapan
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menetapkan lini masa yang ketat untuk memastikan proses ini berjalan tepat waktu. Berdasarkan arahan tersebut, batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan rampung paling lambat 21 November 2026, diikuti dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) lima hari kemudian.
Sementara itu, untuk tingkat kabupaten/kota, batas akhir penetapan UMK dijadwalkan pada 25 November 2026. "Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik)," jelas Yassierli dalam forum yang sama.
Untuk memastikan instruksi ini berjalan efektif, pihak Kemendagri akan terus melakukan monitoring dan pengawasan ketat. Mendagri berencana mengeluarkan surat edaran yang merinci langkah-langkah teknis yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Dengan koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, pemerintah menargetkan seluruh proses administratif terkait pengupahan ini dapat diselesaikan sepenuhnya pada bulan Desember 2026.