MA Rilis Putusan Kasasi Terkait Suket Ijazah SMA Gibran Rakabuming
Mahkamah Agung (MA) telah resmi mengunggah salinan lengkap putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dokumen ini berkaitan dengan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan mengenai pembatalan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Proses Minutasi Perkara
Berdasarkan informasi yang dihimpun, putusan lengkap tersebut telah dikirimkan pihak MA kepada Pengadilan Pengaju. Proses minutasi untuk perkara ini tercatat dilakukan pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam sengketa tata usaha negara ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan duduk sebagai pihak Tergugat atau Termohon. Putusan ini memuat rincian mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim terkait validitas Suket ijazah SMA Gibran.
Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung
Terdapat poin-poin krusial yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi pemohon, yang pada intinya membatalkan suket penyetaraan ijazah tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa dalam hal Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menjangkau kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu karena limitasi subjek, objek dan tenggang waktu penyelesaian sedangkan setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi.
Oleh karena itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas. Majelis hakim memandang bahwa pelanggaran administrasi yang dipersoalkan bukan sekadar masalah kontestasi elektoral semata.
Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa pelanggaran tersebut menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, setiap warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dinilai patut diberikan hak gugat dalam perkara ini.
Fakta Hukum Baru
Dalam memutus perkara ini, majelis hakim turut mempertimbangkan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada.
Mahkamah Agung kemudian berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat lainnya yang diajukan dalam sengketa a quo berupa kadaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak, karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Langkah ini diambil sebagai upaya sistemisasi konkret atas putusan MK dalam mewujudkan sistem hukum yang utuh serta sebagai implementasi dari asas ius curia novit.