KSPI Dorong Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon, Ini Alasannya

Smallest Font
Largest Font

Wacana mengenai pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kini tengah menjadi sorotan publik. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan dukungannya agar dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Langkah ini dinilai sebagai opsi yang paling rasional dan efisien bagi negara.

Opsi Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon

Menurut Said Iqbal, terdapat tiga skema yang sempat dipertimbangkan untuk mengelola dana tersebut. Pertama, melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, namun opsi ini dianggap sulit karena memerlukan revisi pada klausul undang-undang jaminan sosial. Kedua, membentuk lembaga baru yang dipastikan akan memakan biaya operasional besar. Ketiga, menunjuk Danantara yang saat ini sudah berstatus sebagai lembaga negara.

"Saya memandang, kan di sini belum (ditetapkan) penyelenggaranya negara, ya Danantara bisa. Jadi Danantara ini, lembaga investasi yang akan mengelola dana cadangan pesangon, tergantung Presiden setuju atau tidak," ujar Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).

Sebagai informasi, mandat terkait DCP diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sesuai aturan tersebut, pengusaha diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon ke lembaga yang ditunjuk pemerintah, dengan masa berlaku efektif mulai Oktober 2027.

Skema Sub-Unit di Danantara

Iqbal meyakini bahwa Danantara tidak perlu melakukan perubahan regulasi yang rumit untuk menjalankan mandat ini. Ia mengusulkan agar lembaga investasi tersebut membentuk sub-unit khusus untuk mengelola dana pekerja, serupa dengan struktur yang sudah ada seperti Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Ia juga menepis kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan dana. Menurutnya, yang paling krusial adalah adanya jaminan langsung dari negara. "Enggak usah khawatir, yang penting negara, jangan swasta, jangan BUMN. Danantara kan bukan BUMN. Ini badan pengelola investasi. Jadi Danantara mungkin ada satu sub-unit, kan Danantara juga punya, misal DSI, yang untuk mengontrol apa itu, ekspor," tuturnya.

Iqbal menegaskan bahwa skema melalui Danantara jauh lebih praktis. "Ya paling mungkin Danantara. Paling mungkin. Jangan khawatir akan terjadi sesuatu. Itu namanya kontingensi. Ketika terjadi sesuatu, maka negara atau Presiden yang bertanggung jawab," tandasnya.

Klarifikasi Kemnaker Terkait Keputusan Pemerintah

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan klarifikasi atas simpang siur informasi yang beredar di media sosial. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final terkait siapa yang akan mengelola DCP.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah, dikutip dari Antara, Minggu (15/11/2026).

Pihak Kemnaker menjelaskan bahwa ketentuan teknis mengenai Dana Cadangan Pesangon dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Pemerintah berencana melakukan konsultasi publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan serikat pekerja, sebelum menetapkan kebijakan operasional yang bersifat final.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Adiningrum

Most viewed