KPK Periksa 16 Kepala Dinas Klaten Terkait Kasus Korupsi Bupati HWI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Klaten berinisial HWI. Langkah tegas diambil lembaga antirasuah dengan memeriksa 18 saksi pada Selasa (17/11/2026), yang sebagian besar merupakan pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Pemeriksaan ini tidak hanya menyasar proyek-proyek di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, tetapi juga merambah ke 16 dinas di bawah naungan Pemkab Klaten. Pendalaman ini menjadi krusial untuk memetakan pola korupsi yang diduga terjadi di berbagai sektor pemerintahan daerah tersebut selama tahun anggaran 2025-2026.
Fokus Pemeriksaan Proyek dan Tambang
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa agenda pemeriksaan tersebut bertujuan menggali keterangan terkait pekerjaan fisik maupun pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh dinas-dinas terkait. Selain itu, KPK tengah menelisik dugaan penerimaan uang yang mengalir ke kantong Bupati HWI.
"Para saksi didalami soal pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang dilakukan di dinas-dinas yang bersangkutan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa penyidik juga mendalami dugaan praktik upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait. Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian khusus penyidik adalah aliran dana yang diduga berasal dari sektor pertambangan ilegal atau yang dikenal masyarakat sebagai galian C. "Baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati dari hasil tambang, khususnya galian c," tegasnya.
Daftar Pejabat yang Diperiksa
Sebanyak 18 saksi yang dipanggil KPK mencakup jajaran kepala dinas strategis di Klaten. Daftar tersebut meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Penyidik juga memanggil Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tidak ketinggalan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut dimintai keterangan.
Awal Mula Kasus HWI
Kasus korupsi yang mengguncang Pemkab Klaten ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah berinisial ALH, serta 21 orang lainnya.
Sehari berselang, pada 16 Oktober 2026, KPK secara resmi mengumumkan penetapan tersangka. Selain Bupati HWI dan ALH, KPK juga menetapkan MAW, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk tahun anggaran 2025-2026. Hingga saat ini, proses penyidikan terus berlanjut guna mengungkap sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan korupsi tersebut.