KPK Buka Suara soal Raffi Ahmad yang Konsultasi Pekerjaan Sebagai Pejabat Publik

Smallest Font
Largest Font

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberikan respons resmi terkait pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Sebelumnya, Raffi mengaku telah melakukan konsultasi dengan lembaga antirasuah tersebut pada tahun 2024 mengenai statusnya yang tetap menjalankan profesi sebagai pekerja seni di tengah jabatannya sebagai pejabat publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya memang membuka pintu bagi siapa saja yang ingin melakukan konsultasi terkait upaya pencegahan korupsi. Langkah ini merupakan bagian dari tugas pokok KPK dalam memberikan pendampingan agar setiap pejabat negara dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan rambu-rambu hukum yang berlaku.

KPK Buka Ruang Konsultasi Pencegahan

Menurut Budi, KPK senantiasa menekankan pentingnya mitigasi sejak dini agar potensi tindak pidana korupsi dapat dihindari. "Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menambahkan bahwa KPK selalu memberikan rekomendasi agar berbagai modus korupsi bisa dicegah sejak awal.

Dalam pengakuannya yang diunggah melalui akun media sosial, Raffi Ahmad menyebut bahwa pada 2024 ia sempat berkonsultasi dengan pihak KPK. "Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," ujar Raffi. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Raffi mengklaim bahwa KPK menyatakan aktivitasnya sebagai pekerja seni tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku bagi pejabat publik.

Menimbang Etika dan Kepercayaan Publik

Meskipun mengklaim telah mendapatkan lampu hijau dari lembaga pengawas, Raffi Ahmad kini menyadari bahwa posisi sebagai pejabat publik menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar. Ia mengakui bahwa aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan ke depan. Hal ini disampaikan Raffi tak lama setelah dirinya meminta maaf kepada publik terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di lingkungan kementerian.

Polemik tersebut mencuat menyusul sorotan terhadap pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang periode 2024-2026. Total nilai kerja sama dalam pengadaan tersebut mencapai Rp14,7 miliar, yang kemudian memicu diskusi luas mengenai transparansi penggunaan anggaran negara.

Upaya Mitigasi KPK

Budi Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama KPK adalah memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas negara agar tetap berada di koridor pencegahan korupsi. "Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," tuturnya. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami batasan-batasan yang berlaku bagi pejabat publik dalam menjalankan profesi sampingan, terutama yang melibatkan kepentingan publik atau anggaran negara.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Bima Wicaksono

Most viewed