KPK Buka Suara soal Konsultasi Raffi Ahmad Terkait Pekerjaan sebagai Pejabat Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberikan respons resmi menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Respons ini berkaitan dengan klaim Raffi yang menyebut dirinya sempat melakukan konsultasi kepada lembaga antirasuah tersebut pada tahun 2024 mengenai statusnya yang merangkap profesi sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga tersebut memang membuka ruang bagi siapa pun yang ingin melakukan konsultasi terkait upaya pencegahan korupsi. Langkah ini merupakan bagian dari mandat KPK dalam memberikan pendampingan agar setiap pihak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Mekanisme Konsultasi di KPK
Menurut Budi Prasetyo, keterbukaan KPK dalam menerima konsultasi bertujuan untuk memitigasi potensi tindak pidana korupsi sejak dini. "Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa proses konsultasi tersebut berfungsi sebagai langkah preventif. "Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," tuturnya. Hal ini menjadi krusial bagi para pejabat di lingkungan pemerintah pusat untuk menghindari konflik kepentingan di masa mendatang.
Pernyataan Raffi Ahmad
Sebelumnya, melalui video yang diunggah di akun Instagram resminya, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa ia telah berkonsultasi dengan KPK terkait kelanjutan kariernya di dunia hiburan. Ia mengaku menanyakan perihal penerimaan pekerjaan seperti endorsement dan kerja sama lainnya saat sudah menjabat sebagai pejabat publik.
"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi. Menurut pengakuannya, hasil konsultasi tersebut memberikan lampu hijau bahwa aktivitasnya tidak melanggar aturan. "Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Etika dan Kepercayaan Publik
Meski mengklaim telah mendapatkan arahan dari KPK, Raffi Ahmad menyadari bahwa kedudukan sebagai pejabat publik membawa konsekuensi etis yang besar. Ia mengakui bahwa kepatutan dan kepercayaan publik kini menjadi parameter penting dalam setiap pengambilan keputusan profesionalnya.
Pernyataan ini disampaikan Raffi tak lama setelah ia memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer. Diketahui, pengadaan tersebut melibatkan kementerian terkait dengan nilai kontrak yang mencapai Rp14,7 miliar selama periode 2024-2026. Kasus ini sempat memicu perdebatan luas di ruang publik mengenai transparansi penggunaan anggaran negara untuk jasa promosi oleh figur publik yang juga memiliki jabatan strategis di pemerintahan.