Komdigi Tegaskan Bukan Tukang Sensor: Tak Bisa Sembarangan Hapus Konten
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan klarifikasi penting terkait wewenang mereka dalam mengelola ruang siber di Indonesia. Institusi ini menegaskan bahwa tugas pengawasan dan moderasi konten yang mereka jalankan bukanlah bentuk penyensoran sepihak terhadap ekspresi masyarakat di media sosial.
Pemerintah menyatakan bahwa setiap langkah pemutusan akses atau penghapusan muatan digital harus melalui koridor hukum yang ketat. Hal ini menjadi respons atas kekhawatiran publik mengenai potensi kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengatur alur informasi di platform digital. Sebagai otoritas, Komdigi menekankan bahwa mereka bekerja sesuai dengan mandat yang diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan selera atau keputusan subjektif semata.
Dasar Hukum Moderasi Konten
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa seluruh mekanisme moderasi konten yang dijalankan kementeriannya memiliki dasar hukum yang kuat. Aturan tersebut mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta berbagai peraturan turunannya. Menurutnya, Pasal 40 UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan pencegahan penyebarluasan dan pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti Komdigi dapat menentukan sendiri seluruh konten yang harus dihapus dari platform digital.
"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," kata Mediodecci dalam pemaparannya di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Ia menekankan bahwa dalam ekosistem digital saat ini, peran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) juga sangat krusial sebagai pihak yang wajib melakukan moderasi mandiri terhadap konten buatan pengguna.
Bukan Penegakan Hukum Pidana
Lebih lanjut, Mediodecci menjelaskan bahwa fungsi Komdigi lebih diarahkan pada pengaturan tata kelola ruang digital, bukan sebagai lembaga yang melakukan penyidikan maupun penegakan hukum pidana secara mandiri. Artinya, kementerian tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memidanakan pengguna hanya karena mengunggah konten tertentu. Fokus utama mereka adalah memastikan PSE menjalankan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah tidak dapat memutus akses suatu konten secara sewenang-wenang tanpa melalui dasar dan mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, penanganan konten perlu didasarkan pada klasifikasi muatan ilegal, aduan masyarakat, ataupun laporan dari lembaga resmi yang memiliki kewenangan terkait. Dengan mekanisme tersebut, setiap permintaan penurunan konten harus memiliki landasan yang jelas dan tidak semata-mata didasarkan pada keputusan sepihak pemerintah.
Penanganan Khusus Konten Ilegal
Meski memiliki prosedur yang ketat, terdapat pengecualian untuk jenis konten yang dianggap memiliki dampak destruktif tinggi. Mediodecci menjelaskan terdapat dua kategori konten yang dapat langsung ditangani Komdigi melalui mekanisme pemutusan akses, yakni perjudian online dan pornografi. Kedua jenis konten tersebut telah dikoordinasikan dengan platform digital agar masuk dalam pedoman komunitas atau community guidelines masing-masing penyelenggara.
Langkah ini diambil untuk memastikan ruang digital tetap aman bagi pengguna, namun tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan publik dan kebebasan berekspresi. Dengan adanya kejelasan mengenai batasan wewenang ini, diharapkan masyarakat lebih memahami bahwa setiap tindakan pemutusan akses yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui proses verifikasi yang terukur dan legal, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang di masa depan.