Kemnaker Wajibkan Dana Cadangan Pesangon Dikelola Lembaga Pemerintah
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mematangkan kebijakan strategis terkait pengelolaan dana cadangan pesangon (DCP) bagi para pekerja di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan jaminan finansial yang lebih aman dan terukur bagi tenaga kerja yang sewaktu-waktu harus menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menekankan bahwa dana ini berfungsi sebagai bantalan ekonomi yang krusial. Menurutnya, dampak PHK tidak hanya dirasakan oleh individu pekerja, melainkan juga memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
"Karena ketika seorang pekerja kehilangan pekerjaannya bukan hanya dia yang rugi. Kalau dia berkeluarga, ada istri, anaknya. Kalau dia masih bujangan juga masih ada yang jadi tanggungan dan sebagainya," kata Indah dalam Sosialisasi UU 27/2026, Jumat (13/11/2026).
Mekanisme Pengelolaan Terpusat
Pemerintah Indonesia mengambil inspirasi dari sistem di Singapura yang telah menerapkan pengelolaan dana pesangon secara terpusat. Indah menjelaskan bahwa perbedaan skala negara tidak menjadi hambatan, sebab prioritas utamanya adalah keberpihakan negara dalam memberikan perlindungan nyata kepada pesangon pekerja. Melalui mandat UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, seluruh dana cadangan wajib dialihkan ke lembaga khusus bentukan pemerintah.
Kebijakan ini sekaligus menutup celah bagi Dana Pensiun (Dapen) perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk mengelola dana tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan harus dilakukan satu pintu guna memastikan transparansi dan keamanan dana bagi para pekerja. "Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah. Nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon ini," ungkap Indah.
Masa Transisi bagi Perusahaan
Menyadari adanya perubahan signifikan dalam manajemen keuangan perusahaan, pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun. Seluruh perusahaan diwajibkan untuk sudah mulai menyetorkan dana ke lembaga bentukan pemerintah paling lambat Oktober 2027. Indah menyarankan agar pihak perusahaan, terutama pengelola DPLK, segera melakukan pembenahan administrasi internal sejak sekarang.
Meskipun regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri masih dalam tahap penyusunan, perusahaan diminta untuk melakukan pendataan detail mengenai jumlah tenaga kerja dan proyeksi keuangan. Hal ini penting agar proses transfer dana nantinya berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Jadi bagi para pengurus pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang, karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada (lembaga pengelola) dana cadangan pesangon," pungkasnya.
Langkah tegas Kemnaker ini diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi pekerja di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga meskipun terjadi dinamika di pasar tenaga kerja nasional.