Kemenhaj Kalbar Ingatkan Waspada Modus Ponzi pada Paket Umrah Murah
Kasus penipuan perjalanan ibadah umrah dengan menggunakan skema Ponzi kini dilaporkan semakin marak terjadi. Menanggapi fenomena tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kalimantan Barat mengeluarkan imbauan tegas agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran paket perjalanan dengan harga miring namun menjanjikan pelayanan yang sangat menggiurkan.
Mekanisme Penipuan Ponzi
Kepala Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat, Kamaludin, menjelaskan modus operandi yang sering dijalankan oleh oknum travel nakal tersebut di Pontianak pada Senin (26/10/2026). Menurutnya, praktik ini sangat berbahaya karena mengandalkan aliran dana dari pendaftar baru untuk memberangkatkan jemaah yang sudah mendaftar lebih awal.
"Travel ini kebanyakan juga pakai sistem Ponzi, menerima sebanyak-banyaknya dari calon jemaah untuk memberangkatkan yang pertama dengan servis yang bagus. Kemudian untuk yang seterusnya itu gagal," ujar Kamaludin.
Skema ini memang terlihat menarik bagi calon jemaah karena menawarkan biaya yang jauh di bawah standar pasar. Namun, di balik harga murah tersebut, terdapat risiko kegagalan keberangkatan yang tinggi. Dana yang terkumpul dari jemaah baru dialokasikan untuk menutupi biaya operasional jemaah sebelumnya, sehingga ketika arus pendaftar melambat, sistem tersebut akan runtuh.
Pola Pengikatan Jemaah
Pada fase awal, operasional biro perjalanan biasanya berjalan dengan mulus, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa percaya di masyarakat. Pihak travel seringkali menggunakan testimoni dari jemaah yang sudah berangkat untuk menarik calon pendaftar baru. Masalah krusial baru muncul saat jumlah pendaftar terus meningkat sementara dana yang terhimpun tidak lagi cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan keberangkatan jemaah.
Praktik manipulatif ini tidak jarang melibatkan penyelenggara perjalanan yang sebenarnya sudah memiliki izin resmi. Di wilayah Kalimantan Barat, kasus gagal berangkat yang selama ini dipantau oleh otoritas setempat seringkali dikaitkan dengan kantor cabang perusahaan yang berpusat di luar daerah.
"Kantor pusat mereka umumnya berkedudukan di Jakarta, Batam, dan daerah lain, tetapi membuka cabang atau menghimpun calon jemaah di Kalbar," jelas Kamaludin lebih lanjut. Meskipun kasus yang melibatkan kantor cabang dari perusahaan yang berbasis di Pontianak tergolong lebih jarang, pihaknya tetap melakukan pemantauan ketat.
Langkah Pengawasan Kemenhaj
Sebagai upaya preventif, Kemenhaj Kalimantan Barat telah memulai langkah pendataan ulang terhadap seluruh penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah. Fokus utama pendataan ini menyasar kantor-kantor cabang yang beroperasi di wilayah tersebut guna memastikan bahwa setiap kegiatan usaha serta mekanisme pelaporannya sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Saat ini, tercatat lebih dari 50 kantor cabang penyelenggara perjalanan di Pontianak dan beberapa wilayah di Kalimantan Barat telah masuk dalam radar pemantauan. Bagi kantor cabang yang tidak mengirimkan laporan, pihak Kemenhaj akan melakukan konfirmasi untuk memastikan status operasional mereka di lapangan.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi calon jemaah. "Melalui sosialisasi, pendataan, dan penguatan pengawasan, Kemenhaj Kalbar berharap praktik penipuan berkedok perjalanan ibadah dapat ditekan sehingga masyarakat memperoleh kepastian keberangkatan dan perlindungan saat menjalankan ibadah ke Tanah Suci," ucap Kamaludin mengakhiri penjelasannya.