Kemenag Pastikan Hak Belajar Anak di Rumah Tahfidz Hamalatul Quran Terjamin
Kementerian Agama (Kemenag) RI menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan serta memastikan keberlanjutan hak belajar bagi anak-anak yang berada di Rumah Tahfidz Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah. Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi pasca-penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lembaga pendidikan tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal pemulihan kondisi psikologis sekaligus masa depan pendidikan para santri. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
"Selanjutnya, kita akan melakukan langkah-langkah produktif. Mereka adalah anak-anak kita semuanya yang harus kita bina dan kita kembangkan," ujar Kamaruddin di Jakarta, Senin.
Pendekatan Perlindungan Anak
Kamaruddin menekankan bahwa perlindungan terhadap anak, baik dari aspek psikologis maupun pendidikan, merupakan prioritas yang harus diutamakan. Kemenag berupaya melakukan koordinasi lintas pihak agar seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang berada di lembaga pendidikan nonformal, tetap terjaga masa depannya. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Kemenag dalam menjalankan fungsi pembinaan pendidikan keagamaan di tanah air.
"Sekali lagi, Kementerian Agama tentu akan terus berkoordinasi dengan semua pihak agar seluruh anak-anak Indonesia, baik yang berada di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, sama-sama kita jaga," kata dia.
Status Kelembagaan Rumah Tahfidz
Dalam kesempatan yang sama, Kamaruddin memberikan klarifikasi mengenai status hukum lembaga tersebut. Ia menjelaskan bahwa Rumah Tahfidz Hamalatul Quran hingga saat ini belum terdaftar sebagai pondok pesantren di bawah binaan Kementerian Agama dan belum memiliki Izin Operasional (IJOP).
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa status administratif tidak mengurangi kewajiban pemerintah untuk tetap memberikan perhatian. "Jadi (rumah tahfidz tersebut) bukan lembaga pesantren di bawah binaan Kementerian Agama. Tetapi, bagaimanapun, mereka adalah warga bangsa, anak-anak kita yang harus kita hormati, kita ayomi, dan kita bina juga. Semuanya harus kita bina karena mereka adalah warga bangsa," tegasnya.
Kamaruddin menjelaskan bahwa terdapat regulasi ketat terkait perizinan kepesantrenan di Indonesia. Sebuah lembaga harus memenuhi prosedur administratif serta rukun pesantren (arkanul ma'had) untuk bisa diakui secara resmi oleh negara.
Syarat Pendirian Pesantren
Pendaftaran dan verifikasi lembaga pendidikan keagamaan sangat krusial agar negara dapat memberikan fasilitasi, pengawasan, dan jaminan mutu pendidikan yang terstandar. Syarat-syarat tersebut mencakup keberadaan sosok kiai, masjid, asrama, hingga kurikulum pengajaran yang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.
"Kalau perizinan, tentu ada prosedur dan proses yang harus dilaksanakan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena yang namanya pesantren itu harus memenuhi arkanul ma'had. Harus ada kiainya, ada masjidnya, dan sebagainya," jelas Kamaruddin.
Di sisi lain, pihak kepolisian sebelumnya telah memberikan jaminan bahwa proses hukum terkait penggeledahan di Sukoharjo tersebut akan dilakukan secara objektif dan profesional. Kemenag berharap seluruh proses ini tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak agar proses belajar mereka tidak terganggu dalam jangka panjang.