Kasasi Ditolak, KPK Bakal Segera Eksekusi Eks Sekretaris MA Nurhadi

Smallest Font
Largest Font

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan segera melakukan eksekusi terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Langkah ini diambil setelah permohonan kasasi yang diajukan Nurhadi terkait perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) resmi ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya putusan kasasi tersebut, status hukum mantan pejabat tinggi yudikatif itu kini telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Kepastian mengenai eksekusi ini disampaikan langsung oleh pihak KPK di Jakarta pada Senin (16/11/2026). Eksekusi yang akan dijalankan oleh jaksa mencakup dua poin utama, yakni pelaksanaan pidana badan selama lima tahun penjara serta pemulihan kerugian keuangan negara melalui penagihan uang pengganti senilai Rp137,15 miliar.

Mekanisme Eksekusi dan Pemulihan Aset

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa tim jaksa eksekutor tidak akan menunda pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari komitmen lembaga antirasuah dalam menuntaskan perkara korupsi hingga tahap akhir. Selain memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan, prioritas utama KPK saat ini adalah memastikan kewajiban finansial dipenuhi guna mengembalikan kerugian negara.

"KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa jika Nurhadi tidak melunasi uang pengganti dalam tenggat waktu yang ditetapkan undang-undang, maka jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana. Jika nilai aset tidak mencukupi, maka akan diberlakukan pidana tambahan berupa penambahan masa penjara sesuai dengan ketentuan subsider yang tertuang dalam putusan hakim.

Legitimasi Kinerja Penegakan Hukum

Budi Prasetyo menambahkan bahwa penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung menjadi bukti kuat atas validitas proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum KPK. Menurutnya, seluruh rangkaian tahapan hukum telah dijalankan secara profesional, baik dari sisi formil maupun materiil, sehingga teruji di tiga tingkat peradilan.

"Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan, telah dilakukan secara taat azas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya," beber Budi. Atas konsistensi putusan tersebut, pihak KPK memberikan apresiasi kepada majelis hakim tingkat kasasi yang telah menolak permohonan hukum dari pihak terpidana.

"KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh saudara Nurhadi," pungkasnya. Dengan selesainya tahap ini, tim jaksa eksekutor kini tengah bergerak cepat untuk merampungkan seluruh amar putusan, menutup lembaran panjang kasus yang menjerat eks petinggi di lingkungan Mahkamah Agung tersebut.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Bima Wicaksono

Most viewed