Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Deklarasikan Perang Lawan Calo

Smallest Font
Largest Font

Praktik percaloan serta pungutan liar (pungli) dalam alur rekrutmen tenaga kerja telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah di berbagai kawasan industri tanah air. Bukannya mendapatkan penghasilan, para pencari kerja kerap menjadi korban pemerasan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Menanggapi keresahan yang sudah mengakar tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menyatakan perang terbuka terhadap segala bentuk percaloan tenaga kerja.

Sikap tegas ini disampaikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat menghadiri peluncuran program nasional (Poliran) sekaligus kegiatan uji kompetensi satpam. Acara tersebut berlangsung di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada Rabu (11/11/2026).

Dampak Struktural Pungli di Kawasan Industri

Menurut analisis Jenderal Polisi Suyudi, praktik pungli di gerbang kawasan industri bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan masalah struktural yang memberikan dampak negatif berlapis. Sindikat percaloan ini beroperasi dengan berbagai modus, mulai dari beraksi di perimeter luar kawasan hingga adanya indikasi keterlibatan oknum internal perusahaan.

Keberadaan premanisme yang berkedok penyaluran kerja tersebut dinilai menciptakan dua kerugian besar. Pertama, membebani kondisi finansial pencari kerja yang umumnya berasal dari lapisan masyarakat menengah ke bawah. Kedua, merusak iklim investasi nasional serta mencederai kepastian hukum di daerah, yang pada akhirnya dapat memicu keraguan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Instruksi Tegas Kapolri

Guna memutus mata rantai kejahatan tersebut dari hulu hingga hilir, Kapolri telah mengeluarkan instruksi keras kepada Kabareskrim serta seluruh Kapolda di Indonesia agar melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku tanpa pandang bulu. Hal ini disampaikan Jenderal Polisi Suyudi di depan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta jajaran Forkopimda Jawa Barat.

"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," tegas Jenderal Polisi Suyudi.

Mekanisme Pengawasan Terpadu

Untuk menjamin efektivitas instruksi tersebut, Polri menyiapkan mekanisme respons cepat dan pengawasan berlapis melalui tiga pilar utama. Pertama, membuka layanan pengaduan masyarakat bebas pulsa melalui Call Center 110. Kedua, mengoptimalkan jaringan Bhabinkamtibmas hingga ke level desa untuk memetakan potensi percaloan. Ketiga, memperketat koordinasi pengawasan bersama sistem pengamanan internal perusahaan guna menutup celah keterlibatan oknum orang dalam.

Terkait kewenangan, Jenderal Polisi Suyudi menegaskan bahwa program Poliran tidak bertujuan mengambil alih fungsi kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Sebaliknya, program ini diposisikan sebagai fasilitator lintas sektor untuk menciptakan ekosistem rekrutmen yang transparan.

"Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan," pungkas Kapolri. Melalui sinergi penegakan hukum yang represif serta pendekatan preventif, Polri berharap kawasan industri kembali menjadi ruang tumbuh ekonomi yang adil bagi seluruh pihak.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Kirana Larasati

Most viewed