Irjen Eko Hadi Sampaikan Permintaan Maaf Sebelum Resmi Dipecat Polri
Kasus pelanggaran etik berat yang menyeret nama Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Eko Hadi Santoso akhirnya menemui titik terang. Setelah melalui serangkaian persidangan panjang, Polri resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada perwira tinggi tersebut. Keputusan ini diambil menyusul keterlibatan Eko dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dianggap melanggar prosedur institusi.
Dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026), Eko Hadi sempat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya. Meski akhirnya menerima sanksi berat, ia diketahui sempat menunjukkan sikap penyesalan di hadapan majelis hakim.
Permintaan Maaf dan Jalannya Sidang Etik
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, memberikan keterangan mengenai suasana persidangan tersebut. Menurutnya, terduga pelanggar sempat melontarkan kalimat permohonan maaf sebelum putusan dibacakan. "Ada ucapan, walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga, itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Choirul Anam, dikutip Rabu (18/11/26).
Meskipun telah menyampaikan permohonan maaf, Eko Hadi tetap menempuh jalur hukum lanjutan dengan mengajukan banding atas putusan PTDH tersebut. Dalam proses persidangan, pihak Eko juga berupaya membela diri dengan menghadirkan sejumlah saksi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi kehadiran saksi meringankan dalam sidang tersebut.
"Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," ujar Trunoyudo.
Modus Penyadapan dan Pelanggaran Prosedur
Berdasarkan hasil investigasi majelis KKEP, tindakan yang dilakukan Eko Hadi dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap integritas Polri. Ia terbukti melakukan pemufakatan untuk melakukan illegal access dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik kepolisian. Penyadapan yang dilakukan disebut tidak profesional dan sama sekali tidak mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.
Trunoyudo menjelaskan bahwa majelis etik menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus, yakni sanksi etika yang menyatakan perbuatan Eko sebagai perbuatan tercela, serta sanksi administratif berupa PTDH. Hal ini menjadi bukti ketegasan institusi dalam menindak oknum yang menyalahgunakan wewenang dan akses teknologi untuk kepentingan yang tidak sah, terutama yang menyangkut keamanan kepala negara.
Dampak dan Kelanjutan Kasus
Pemecatan ini menandai akhir perjalanan karier Eko Hadi di kepolisian. Kasus ini sempat menyita perhatian publik mengingat target penyadapan adalah Presiden Prabowo Subianto. Pihak Polri berkomitmen untuk terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain jika ditemukan bukti baru dalam pengembangan kasus ini. Saat ini, fokus utama Polri adalah memastikan bahwa sistem keamanan dan akses teknologi di internal mereka tidak lagi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat kini menantikan kelanjutan dari proses banding yang diajukan oleh pihak Eko Hadi. Meski banding merupakan hak konstitusional setiap terduga pelanggar, banyak pihak berharap bahwa penegakan hukum internal Polri tetap berjalan secara objektif dan transparan demi menjaga marwah institusi penegak hukum di Indonesia.