Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat, Listyo Sigit Segera Disidang Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Kepala Divisi Hukum Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution. Putusan berat ini ditetapkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).
Sidang Etik Terkait Penyadapan Ilegal
Sidang etik tersebut dilaksanakan sebagai respons atas dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting lainnya. Majelis hakim etik memutuskan bahwa tindakan yang bersangkutan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di kepolisian.
Dalam amar putusannya, majelis menyatakan bahwa Ahrie terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang disandingkan dengan berbagai ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pelanggaran spesifik yang dilakukan mencakup Pasal 5 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan b yang mengatur tentang etika kelembagaan. Akibat serangkaian pelanggaran tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela serta sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
"Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa malam.
Proses Hukum Terhadap Para Tersangka
Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa persidangan tersebut turut menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. Sidang KKEP ini dipimpin langsung oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko selaku ketua tim, dengan didampingi oleh Irjen Pol Roma Hutajulu yang menjabat sebagai wakil ketua.
Kasus ini sebelumnya telah menyeret tiga orang tersangka utama, yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo (LSP), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), serta Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN). Seiring berjalannya penyidikan, Bareskrim juga menetapkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka.
Menanggapi kelanjutan kasus ini, Kadiv Humas Polri menegaskan bahwa para tersangka lainnya akan segera menyusul untuk menjalani proses sidang kode etik profesi Polri. "Proses penyidikan terkait dengan dugaan illegal tapping, ilegal akses, dan penghapusan atau perusakan data elektronik, itu pun sedang berjalan," kata Irjen Johnny Eddizon Isir.
Pihak kepolisian memastikan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang etik Ahrie merupakan bagian dari rangkaian saksi yang telah diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Proses ini menjadi langkah serius Polri dalam menindak pelanggaran internal yang melibatkan petinggi kepolisian dan pejabat negara.