Investasi China di Asia Selatan Terganjal Masalah Ekonomi dan Politik

Smallest Font
Largest Font

China Merchants Port Holdings, perusahaan pengelola pelabuhan milik pemerintah China, dilaporkan membatalkan rencana pembentukan usaha patungan dengan nilai investasi mencapai 392 juta dolar AS atau setara Rp 7,12 triliun. Rencana tersebut sedianya ditujukan untuk pengembangan pusat logistik di Pelabuhan Kolombo, Sri Lanka, pada bulan ini.

Pembatalan proyek ini memicu kembali perdebatan mengenai efektivitas dan kelayakan program (BRI) yang diusung Beijing di kawasan Asia Selatan. Keraguan publik muncul terkait apakah inisiatif tersebut benar-benar mampu memberikan dampak ekonomi yang diharapkan bagi negara-negara penerima.

Tantangan di Sri Lanka

Menurut publikasi dari peneliti tamu Kementerian Luar Negeri di National Chengchi University yang juga asisten profesor di Departemen Ilmu Politik Universitas Delhi, Sumit Kumar, sebagaimana dikutip dari laman Mekong News, peristiwa ini mengingatkan publik pada kontroversi pembangunan Pelabuhan Hambantota. Pada tahun 2017, Sri Lanka terpaksa menyewakan pelabuhan tersebut kepada pihak China selama 99 tahun akibat tekanan keuangan yang kian membebani negara.

Namun, kendala BRI ternyata tidak terbatas pada Sri Lanka saja. Berbagai negara di Asia Selatan saat ini menghadapi masalah serupa, yakni adanya kesenjangan lebar antara janji transformasi ekonomi yang ditawarkan BRI dengan realitas kondisi di lapangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Persoalan di Pakistan

Pakistan menjadi contoh paling nyata dari hambatan yang ada. Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) dirancang untuk menghubungkan wilayah Xinjiang di China dengan pesisir Laut Arab di Pakistan, yang mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, proyek energi, hingga pengembangan Pelabuhan Gwadar yang memiliki nilai strategis tinggi.

Akan tetapi, pelaksanaan proyek tersebut terhambat oleh berbagai kendala, seperti ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan, besarnya beban keuangan di sektor energi, serta kesulitan dalam memperoleh pendanaan yang memadai. Faktor keamanan juga menjadi tantangan besar, di mana serangan terhadap warga negara dan aset proyek China, khususnya di Provinsi Balochistan, telah meningkatkan biaya operasional serta risiko investasi secara keseluruhan.

Kondisi ini menegaskan bahwa investasi infrastruktur tidak selalu menjamin pendapatan yang cukup untuk melunasi utang atau mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun Pakistan tetap memiliki posisi strategis bagi Beijing, hubungan politik yang erat ternyata belum menjadi jaminan mutlak bagi kesuksesan proyek infrastruktur berskala besar.

Dinamika Politik Bangladesh

Di sisi lain, Bangladesh memperlihatkan betapa krusialnya pengaruh perubahan politik domestik terhadap keberlangsungan investasi. Selama ini, dukungan China dalam pembangunan infrastruktur dan sektor industri telah menjadikan Beijing sebagai salah satu mitra ekonomi utama bagi Dhaka.

Namun, tumbangnya pemerintahan Sheikh Hasina pada Agustus 2024 menciptakan lanskap politik baru yang turut mengubah dinamika hubungan luar negeri Bangladesh. Meski demikian, dampak perubahan ini terhadap posisi China tidak boleh disikapi secara berlebihan, karena pergantian pemerintahan tidak serta-merta membuat suatu negara langsung meninggalkan kemitraan yang telah berjalan. Namun, perkembangan ini membuktikan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh rezim sebelumnya tidak selalu menjamin keberlanjutan prioritas strategis ketika terjadi transisi kekuasaan.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Risa Andini

Most viewed