Indonesia Ajak Negara ASEAN Bersatu Cegah Kabut Asap Lintas Batas

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Indonesia secara resmi mendorong penguatan kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat untuk menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fokus utama dari inisiatif ini adalah pengelolaan ekosistem lahan gambut yang berkelanjutan guna meminimalisir risiko kabut asap lintas negara atau transboundary haze yang kerap mengganggu kualitas udara di kawasan tersebut.

Upaya mitigasi ini dilakukan melalui serangkaian langkah strategis, mulai dari harmonisasi data hidrologi, optimalisasi pengelolaan lahan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), hingga penguatan koordinasi antarnegara anggota ASEAN. Langkah-langkah ini dianggap krusial mengingat dampak kebakaran lahan gambut tidak terbatas pada satu wilayah administratif saja, melainkan mampu menjangkau lintas batas negara.

Pentingnya Harmonisasi Data Gambut

Ketua Sekretariat Interim International Tropical Peatlands Center (ITPC), Agus Justianto, menegaskan bahwa tata kelola lahan gambut harus berpijak pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang konsisten menjadi fondasi vital bagi negara-negara dalam menyusun kebijakan mitigasi, perencanaan restorasi lahan, hingga penguatan kerja sama internasional.

Dalam dialog di ASEAN Pavilion pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye, Agus memaparkan bahwa Indonesia saat ini memiliki wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut seluas 24,6 juta hektare. "Kesamaan acuan data sangat penting agar perencanaan pengelolaan, target restorasi, dan sistem pengukuran, pelaporan, serta verifikasi memiliki dasar yang konsisten," kata Agus dalam kegiatan yang diselenggarakan melalui Proyek Western Pacific Sustainable Peatland Management (SAGU).

Tanggung Jawab Bersama Lintas Sektor

Senada dengan Agus, Wakil Ketua Sekretariat Interim ITPC, Bambang Supriyanto, menyoroti bahwa variasi data mengenai luas ekosistem gambut maupun insiden kebakaran harus dipahami melalui metodologi dan periode penghitungan yang jelas. Menurutnya, persoalan kabut asap tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan memerlukan sinergi dari pemerintah, sektor swasta, dan penegakan hukum yang tegas.

"Penanganan kebakaran gambut dan transboundary haze tidak dapat dibebankan hanya kepada satu negara," ujar Bambang. Ia menambahkan bahwa transparansi operasional investasi di kawasan gambut juga menjadi perhatian utama. Kemitraan pemerintah dan swasta (public-private partnership) harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar aktivitas ekonomi tidak memicu risiko lingkungan yang berdampak buruk bagi negara tetangga.

Koordinasi Regional untuk Kesehatan

Dari perspektif regional, Sekretariat ASEAN melalui Head of Environment Division dan Assistant Director Sustainable Development Directorate, Vong Sok, menekankan urgensi koordinasi antarnegara. Dampak dari kebakaran lahan gambut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat secara luas serta menghambat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.

Kolaborasi yang didorong Indonesia ini diharapkan dapat menjadi standar baru bagi negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan adanya sistem pemantauan yang terintegrasi dan komitmen kolektif, ancaman kabut asap di masa depan diharapkan dapat ditekan secara signifikan, sehingga kualitas udara di kawasan tetap terjaga bagi masyarakat luas.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Gilang Permana

Most viewed