Gerindra Gelar Rapat Internal Bahas Polemik Ijazah Wapres Gibran

Smallest Font
Largest Font

Partai Gerindra dijadwalkan akan melaksanakan rapat internal guna membahas perkembangan terkini terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA). Masalah ini menyangkut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden yang dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan.

Respons Partai Gerindra

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyatakan bahwa partainya memiliki sikap terbuka terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait masalah tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi langkah atau pun aspirasi yang ingin disampaikan oleh pihak mana pun.

"Gerindra baru hari ini akan melaksanakan rapat internal untuk membicarakan tentang dinamika yang berkembang, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Mahkamah Agung. Dan juga fraksi Partai Gerindra senantiasa terbuka menerima aspirasi yang berkembang dari masyarakat," ujar Kamrussamad di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sikap Terhadap Konstitusi

Lebih lanjut, Kamrussamad menegaskan bahwa Gerindra memandang isu ini sebagai persoalan serius yang harus disikapi dengan mematuhi ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya memahami adanya tekanan dari publik yang menginginkan agar polemik tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak parlemen.

"Kita mengetahui bahwa ada aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat supaya polemik tentang hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh parlemen. Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius, sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku," ungkapnya lebih lanjut.

Wacana Hak Angket

Terkait potensi penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat oleh berbagai fraksi di DPR, Kamrussamad menyatakan bahwa Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang muncul, selama langkah tersebut dilakukan sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan.

"Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amandemen undang-undang MD3, apakah menggunakan hak, menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu. Kita akan cermati dinamika di dalam sidang paripurna, pagi hari ini," tuturnya.

Menunggu Arahan Pimpinan

Saat dimintai keterangan mengenai posisi resmi partai terhadap polemik ijazah tersebut, Kamrussamad mengaku bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima arahan spesifik dari pimpinan partai. Ia menjelaskan bahwa Fraksi Gerindra baru akan melakukan rapat internal setelah agenda rapat paripurna DPR selesai dilaksanakan.

"Dari Fraksi Gerindra sampai hari ini pagi ini kita belum mendapatkan, arahan dari pimpinan karena nanti setelah rapat paripurna baru akan melaksanakan rapat, internal," tutupnya. Hingga kini, putusan MA yang membatalkan suket ijazah Gibran dan memerintahkan penarikan dokumen tersebut belum ditindaklanjuti secara konkret oleh DPR maupun Kemendikdasmen.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Gilang Permana

Most viewed