Gadi Eisenkot Diberi Mandat Bentuk Pemerintahan Baru Israel
Presiden Israel Isaac Herzog telah mengambil langkah krusial dengan menyerahkan mandat pembentukan pemerintahan baru kepada Gadi Eisenkot pada Minggu (8/11). Keputusan ini diambil setelah Herzog merampungkan rangkaian konsultasi selama dua hari pada pekan sebelumnya bersama seluruh partai politik yang berhasil mengamankan kursi di Knesset atau parlemen Israel.
Langkah penunjukan ini menjadi pukulan telak bagi posisi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dengan mandat tersebut, Eisenkot kini berada dalam posisi strategis selangkah lebih dekat untuk menggantikan Netanyahu, sosok yang memegang rekor sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel.
Tantangan Politik Eisenkot
Meskipun telah menerima kepercayaan dari Presiden, perjalanan mantan panglima militer yang memimpin Partai Yashar ini dipastikan tidak akan berjalan mulus. Mengingat hasil pemilu pada 27 Oktober lalu, Eisenkot kini memiliki waktu maksimal enam pekan untuk merampungkan negosiasi dan membentuk koalisi pemerintahan yang solid.
Berdasarkan laporan CNN International pada Senin (9/11), Eisenkot menyatakan bahwa dirinya membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak mana pun yang memiliki visi serupa untuk bergabung dalam pemerintahan mendatang. Namun, ia menyadari masih adanya hambatan politik yang cukup kompleks, terutama terkait perbedaan pandangan yang tajam di internal kubu oposisi.
Dalam pernyataannya, Eisenkot memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses pembentukan pemerintahan baru. Menurutnya, mereka yang menghambat akan tercatat dalam sejarah sebagai pihak yang gagal dalam upaya menyelamatkan Israel di tengah situasi darurat saat ini.
"Pintu saya terbuka dan tangan saya terulur, dengan sepenuh hati dan niat baik, kepada siapa pun yang memahami besarnya tantangan saat ini dan bersedia mengambil langkah berani demi Israel," ujarnya.
Status Netanyahu dan Koalisi Darurat
Terkait pertanyaan apakah Netanyahu otomatis lengser, jawabannya adalah tidak secara langsung. Meskipun Eisenkot secara matematis telah mengantongi dukungan mayoritas anggota parlemen, ia masih harus bekerja keras untuk mengonsolidasikan dukungan tersebut menjadi koalisi pemerintahan yang stabil dan efektif.
Eisenkot berencana untuk merealisasikan pembentukan apa yang ia sebut sebagai "pemerintahan darurat nasional". Ia bahkan menargetkan untuk segera melantik pemerintahan minoritas yang nantinya akan beranggotakan empat partai oposisi Yahudi dengan total kekuatan 48 kursi di parlemen.
Keempat partai tersebut mencakup Partai Yashar pimpinan Eisenkot sendiri; koalisi Together yang dipimpin mantan perdana menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid; partai Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Liberman; serta Partai Demokrat berhaluan kiri yang dipimpin oleh Yair Golan.
Syarat Bergabung dalam Kabinet
Dalam upaya menyatukan koalisi, Eisenkot menetapkan empat syarat mutlak bagi partai yang ingin bergabung. Pertama, harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis, liberal, dan menjunjung tinggi kesetaraan. Kedua, berkomitmen pada nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel.
Ketiga, mendukung kewajiban pengabdian bagi seluruh warga negara, baik melalui dinas militer, nasional, maupun sipil. Keempat, mengakui Hamas sebagai organisasi teroris. Syarat terakhir ini secara praktis menutup pintu bagi partai-partai Arab untuk masuk ke dalam kabinet, meskipun mereka tetap dimungkinkan untuk memberikan dukungan dari luar pemerintahan guna menjaga stabilitas koalisi di parlemen.