Febrie Adriansyah Ungkap Dugaan Penyadapan Ilegal, Singgung Insiden Cipete
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, akhirnya angkat bicara mengenai skandal penyadapan ilegal yang belakangan mengguncang institusi penegak hukum. Febrie mengaku sangat menyayangkan adanya tindakan tersebut, mengingat Polri dan Kejaksaan seharusnya menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan penegakan hukum di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Febrie di sela-sela persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Ia menekankan bahwa sinergi antarlembaga adalah kunci utama dalam membangun negara yang lebih baik.
Dugaan Penyadapan Sejak 2024
Terkait posisinya sebagai korban, Febrie tidak memberikan jawaban pasti, namun ia mencurigai dirinya telah dipantau sejak tahun 2024. Kecurigaan ini merujuk pada serangkaian peristiwa janggal yang ia alami saat menjalankan tugas penindakan kasus besar.
"Saya tidak bisa jawab. Coba tanya ke sana saja. Ya. Tapi, begitu kencangnya kita sedang melakukan penindakan, masa tiba-tiba seperti ini?" ujar Febrie. Ia secara khusus menyinggung insiden di Cipete yang menjadi titik balik kecurigaannya. "Kejadian awal di Cipete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu kan sudah pasti itu. Pasti kita juga terikuti sejak tahun 2024 ya kejadiannya," tambahnya.
Febrie merasa dikhianati oleh rekan sejawatnya di kepolisian yang seharusnya bekerja sama namun justru melakukan tindakan di luar prosedur. "Tapi, ternyata kalau ya rekan kita yang bawa alat sadap juga ternyata menyadap kita dari belakang, wah berat. Berat sekali itu begitu," tutur Febrie mengenai penyadapan yang diduga dilakukan oleh oknum jenderal polisi.
Skala Penyadapan Luas
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 mengungkapkan fakta mengejutkan. Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menjangkau berbagai elemen vital negara.
Menurut laporan Kapolri, sasaran penyadapan mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian, lembaga pemerintah, anggota DPR RI, hingga partai politik. Bahkan, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, hingga internal Polri sendiri diduga menjadi target para tersangka.
Bareskrim Polri sendiri telah menahan empat perwira tinggi (pati) Polri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden. Nama-nama besar yang terseret dalam kasus ini di antaranya mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Meski daftar sasaran sangat luas, Kapolri menegaskan bahwa data tersebut merupakan materi penyidikan yang sedang didalami dan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan pihak-pihak yang disadap dalam suatu tindak pidana. Kasus ini kini menjadi perhatian publik luas, mengingat dampaknya yang berpotensi mengganggu integritas lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia.