Dugaan Penyelewengan Beras Bantuan di Sukajati, AMUK Desak DPRD Indramayu Kawal Kasus
Kasus temuan satu ton beras yang diduga merupakan bantuan pangan di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, kini memasuki babak baru. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Sukajati secara resmi mendatangi gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis (12/11/2026), untuk menuntut pengusutan tuntas atas dugaan penyalahgunaan bantuan tersebut.
Beras sebanyak kurang lebih 100 karung tersebut sebelumnya dilaporkan ditemukan tersimpan di dalam sebuah mobil minibus di garasi pribadi Kuwu Sukajati. Temuan ini memicu keresahan warga yang mempertanyakan status serta distribusi bantuan pangan yang seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu.
Tuntutan Transparansi Hukum
Dalam audiensi yang dihadiri oleh Komisi I DPRD Indramayu, pihak Inspektorat, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Camat Haurgeulis, perwakilan massa menyampaikan aspirasi keras. Koordinator AMUK Sukajati, Nanang Khaerul, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kasus ini berakhir sekadar pada sanksi administratif.
"Kami mengapresiasi Komisi I yang ikut mengawal kasus ini. Tapi kami minta prosesnya jangan hanya berhenti pada persoalan administrasi. Apabila terbukti, harus ada langkah tegas berupa pemberhentian Kuwu maupun Ketua BPD, dan kasus pidananya harus tetap berjalan," ujar Nanang dengan nada tegas.
Nanang menambahkan bahwa kasus ini memiliki dimensi serius karena berkaitan langsung dengan hak warga miskin. Menurutnya, jika ditemukan pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum harus segera mengambil tindakan tanpa pandang bulu.
Langkah Inspektorat dan DPRD
Menanggapi desakan tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa pihaknya telah merampungkan audit investigatif melalui Irbansus selama dua pekan terakhir. Hasil pemeriksaan tersebut rencananya akan segera diserahkan kepada pihak kepolisian.
"Audit sudah kami lakukan selama dua minggu terakhir oleh Irbansus. Rencananya, minggu depan kami akan langsung melakukan ekspos ke Unit Tipidkor Polres Indramayu," ungkap perwakilan Inspektorat dalam forum tersebut.
Selain menyoroti beras, pertemuan itu juga membahas rangkap jabatan dan hubungan keluarga antara Kuwu dengan Ketua BPD Sukajati. Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Endang Efendi, S.E., M.M., menegaskan telah menginstruksikan Plt. Kepala DPMD untuk mengevaluasi legalitas posisi tersebut.
"Terkait keberadaan Ketua BPD, Komisi I telah langsung menyampaikan kepada Plt. Kadis PMD agar segera mengevaluasi kembali kebenaran syarat menjadi Ketua BPD," tegas Endang.
Hingga saat ini, proses pengusutan masih terus berjalan. Pihak DPRD berkomitmen untuk memantau hasil audit dari Inspektorat serta tindak lanjut dari pihak kepolisian guna memastikan keadilan bagi warga Sukajati. Adapun hingga berita ini diturunkan, pihak terkait yang disebut dalam kasus ini belum memberikan keterangan resmi kepada media.