DJP Pantau Ketat Implementasi PPN Transaksi Digital Luar Negeri
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini tengah memfokuskan pengawasan terhadap mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Meski sistem telah berjalan, otoritas pajak tetap memberikan perhatian khusus pada eksekusi di lapangan.
Peran PT Jalin dalam Eksekusi Pungutan
Terkait teknis pelaksanaan, DJP menyerahkan penyampaian perkembangan hasil pemungutan kepada PT Jalin Pembayaran Nusantara selaku penyelenggara sistem. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan akseleratif.
“Kalau transaksinya sudah dimonitor terus, pemungutannya nanti disampaikan sama Jalin selaku penyelenggara,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11/2026).
Bimo menambahkan, pihak Jalin nantinya akan melaporkan progres implementasi yang mencakup keterlibatan lima bank, satu perusahaan fintech, serta 24 penyelenggara lainnya. Dalam proses ini, DJP juga menjalin komunikasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) guna memastikan sistem pembayaran berjalan sesuai regulasi.
Efektivitas Sistem SPP-TDLN
Sistem SPP-TDLN sendiri telah resmi aktif sejak 25 September 2026 setelah melewati tahapan sandboxing dan stabilisasi. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 yang mengatur tata cara pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara. Sebelumnya, Bimo sempat menyatakan bahwa sistem ini telah diaktifkan dengan notifikasi internasional yang sudah dikeluarkan.
Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi pemungutan pajak. Hingga saat ini, penerimaan dari sektor pemungutan pajak yang sudah berjalan tercatat mencapai sekitar Rp 12 triliun. Meski demikian, DJP belum memberikan rincian angka pasti mengenai potensi tambahan penerimaan yang akan disumbangkan oleh implementasi sistem baru ini.
Tantangan Jumlah Platform
Di sisi lain, Bimo menyoroti masih terbatasnya jumlah platform asing yang mendaftarkan diri sebagai pemungut pajak. Hingga saat ini, baru sekitar 260 platform yang terdaftar, padahal jumlah penyedia layanan digital luar negeri yang melayani konsumen di Indonesia mencapai ribuan.
“Yang mendaftarkan diri untuk memungut kan kalau tidak salah 260. Ini masih sangat sedikit karena platform itu ada ribuan,” tutur Bimo. Dengan adanya sistem SPP-TDLN, pemerintah optimistis dapat menjangkau lebih banyak transaksi digital yang selama ini belum terpantau secara optimal dalam sistem perpajakan nasional.