DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Begini Syaratnya

Smallest Font
Largest Font

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memberikan kelonggaran bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Kebijakan ini dirancang sebagai stimulus untuk mendukung percepatan perekonomian nasional dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum sekaligus meringankan beban wajib pajak yang memiliki kendala dalam pelunasan denda. Untuk memastikan kebijakan ini tersosialisasi dengan baik, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu telah mengumpulkan 100 perwakilan wajib pajak dalam kegiatan edukasi yang berlangsung di Gedung dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 November 2026.

Mekanisme dan Ruang Lingkup Penghapusan Sanksi

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu, Affan Nuruliman, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada para wajib pajak terkait fasilitas yang sedang berjalan. "Mengingat saat ini sedang berlangsung Program Penghapusan Sanksi Administratif," ujar Affan dikutip dari siaran pers, Sabtu, 14 November 2026.

Kebijakan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui Pasal 27A PMK Nomor 71 Tahun 2026. Melalui aturan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan permohonan atas sanksi administratif yang tercantum dalam berbagai dokumen resmi perpajakan, di antaranya:

  • Surat Ketetapan Pajak (SKP)
  • Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB)
  • Surat Tagihan Pajak (STP)
  • Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB)

Ketentuan dan Batas Waktu Pengajuan

Penting untuk diingat bahwa fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi ini tidak berlaku secara otomatis. Wajib pajak harus proaktif dalam mengajukan permohonan dan wajib memenuhi syarat-syarat administratif yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 PMK Nomor 71 Tahun 2026. DJP menekankan bahwa kepatuhan terhadap syarat administratif menjadi kunci keberhasilan permohonan tersebut.

Selain syarat administratif, aspek waktu juga menjadi perhatian krusial. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus disampaikan paling lama dua tahun sejak PMK Nomor 71 Tahun 2026 mulai diberlakukan. Batas waktu ini memberikan ruang bagi wajib pajak untuk merapikan dokumen pendukung serta melakukan koordinasi dengan kantor pelayanan pajak setempat.

Diharapkan dengan adanya program ini, tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak dapat meningkat seiring dengan kemudahan yang diberikan. Wajib pajak yang memiliki tunggakan sanksi disarankan untuk segera melakukan pengecekan dokumen dan berkonsultasi dengan pihak KPP terkait guna memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan regulasi terbaru.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Risa Andini

Most viewed